PENCANANGAN: Kanwil Kemenkumham Bali menyelenggarakan kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik berbasis HAM tahun 2024
DENPASAR, Balipolitika.com – Dalam rangka meningkatkan komitmen Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), Kanwil Kemenkumham Bali menyelenggarakan kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik berbasis HAM tahun 2024, Jumat 22 Maret 2024.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Alexander Palti selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali menyampaikan bahwa menciptakan layanan publik berbasis HAM menjadi prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
“Hal ini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga negara atas pelayanan administratif yang disediakan oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”, ucap Alexander.
Untuk meningkatkan pelayanan berbasis HAM, Kantor Wilayah juga melakukan penilaian pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM).
P2HAM merupakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di bidang Hukum dan HAM yang berpedoman pada prinsip HAM, di mana pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan serta pentingnya UPT agar memahami latar belakang P2HAM dan diperlukan Pelayanan yang transparan, akuntabel, partisipasi, berdaya guna, aksesibilitas dan berkeadilan.
“Diharapkan seluruh UPT untuk dapat meraih prestasi dengan mendapatkan penghargaan sebagai entitas keberhasilan terhadap pemenuhan HAM yang telah dilaksanakan, dan terus berupaya memperbaiki layanan. Terutama agar berorientasi pada kebutuhan dan penerima layanan dan berpedoman pada prinsip-prinsip HAM”, ujar Alexander.
Kanwil Kemenkumham Bali juga bekerjasama dengan Ombudsman Bali dalam diseminasi pemahaman terkait HAM melalui pemaparan materi dengan tema Pelayanan Publik Berbasis HAM.(bp/luc)
