KARANGASEM, BaliPolitika.Com– Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattov mengatakan dalam setahun ada tambahan pengangguran sebesar 2,67 juta orang di Indonesia. Mayoritas dari mereka adalah lulusan SMK. Peluang mencari kerja semakin sulit di masa pandemi virus SARS-CoV-2 lantaran menyusutnya lapangan kerja.
Sang ekonom menyebut dalam jangka pendek, pemerintah harus peka dan mengupayakan angkatan kerja dengan berwirausaha. Tentunya difasilitasi modal kerja dan pembinaan berkelanjutan agar masyarakat bisa bertahan hidup serta mandiri ke depan.
Mengacu data Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto diketahui bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang pada Agustus 2020 lalu. Atau sekitar 7,07 % terhadap jumlah angkatan kerja atau tingkat pengangguran terbuka (TPT). Angka tersebut naik 2,67 juta orang jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dengan TPT 5,23%.
Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi di DKI Jakarta, yakni sebesar 10,95% dan Banten mencapai 10,64%. Namun, yang paling mencolok terjadi di Provinsi Bali. Pulau Dewata mengalami kenaikan jumlah tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Yang semula hanya 1,57% dari keseluruhan TPT Indonesia pada Agustus 2019 menjadi 5,63 persen pada Agustus 2020.
Ironisnya, dalam kondisi keterpurukan Provinsi Bali yang luar biasa, Gubernur Bali Wayan Koster tetap sibuk turun langsung di beberapa tempat di Karangasem untuk pemenangan Cabup-Cawabup Gede Dana-Wayan Artadipa. Bersama pasukan multinasionalnya, Koster menggempur Cabup-Cawabup Nomor 2, I Gusti Ayu Mas Sumatri- I Made Sukarena (Massker) yang hanya mengandalkan kekuatan masyarakat lokal Karangasem. Hal ini menuai kritik dari Putu Iwan Karna, S.H., seorang pengusaha properti asal Padangbai, Karangasem. Putra alm. I Made Karna, S.H. yang saat menjabat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis mati bagi terdakwa Bom Bali 1, Amrozi, 7 Agustus 2003 silam itu menyebut dalam status sebagai Gubernur Bali, Koster harus sadar dirinya bukan hanya milik PDI Perjuangan, melainkan gubernur milik rakyat Bali.
Iwan Karna menyarankan politisi yang gagal mengakhiri blank spot siaran televisi area Bali Utara dalam waktu 2 tahun sesuai janjinya itu untuk fokus memikirkan nasib rakyat di masa pandemi Covid-19. Dia juga menilai pasukan multinasional yang dikomandoi Koster selaku panglima perang Pilkada Serentak 2020 lebih pas bila diprioritaskan memberikan solusi bagi 77.000 pekerja yang dirumahkan dan 3.000 korban PHK sesuai laporan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Arda, Jumat (6/11/2020).
“Daripada Pak Koster puputan dan mengerahkan pasukan multinasional untuk memenangkan Pilkada Karangasem 2020 bukankah anak buah Bapak di PDI Perjuangan bisa diarahkan untuk memikirkan solusi bagi persoalan pengangguran di Bali yang jadi juara di Indonesia, Pak? Bali mencatat kenaikan pengangguran tertinggi di Indonesia lalu Bapak Koster selaku Gubernur Bali siap puputan dengan pasukan multinasional merebut Karangasem, bukankah itu lucu, Pak? Apa Bapak tidak kasihan pada masyarakat sehingga lebih mementingkan politik?” tanya Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bali asal Padangbai, Karangasem itu, Sabtu (7/11/2020).
Lebih lanjut, jebolan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia 2007 itu menegaskan daripada mengulang dari nol, lebih baik Koster legowo memberikan kesempatan kepada Massker untuk melanjutkan pembangunan di Karangasem yang sudah diakui pemerintah pusat mengalami peningkatan yang signifikan. Di sisi lain, Koster selaku gubernur milik masyarakat Bali disarankan untuk meniru Presiden Joko Widodo dan pemimpin lain di Republik Indonesia, yakni melepas baju parpol dan adil bagi seluruh masyarakat Bali.
Mas Sumatri, ungkapnya telah menjabarkan capaian-capaian selama menjadi nakhoda Bumi Lahar Karangasem sejak 2015. Angka buta huruf berkurang dari sebelumnya 18,58 persen di tahun 2015 menjadi 14,9% di tahun 2019. Tingkat lamanya siswa sekolah naik dari 5,8 tahun pada 2015 menjadi 6,31 tahun di tahun 2019. Jumlah gepeng juga berhasil dikurangi dari 242 kepala keluarga di tahun 2016 menjadi 70 kk di tahun 2019. Kami juga berhasil meningkatkan anggaran kesehatan dari Rp 279 miliar di tahun 2010-2015 menjadi Rp 781,5 di tahun 2015-2020. Kami juga memberikan konsumsi penunggu pasien sebanyak 81 ribu orang. Kartu Karangasem Sehat (KKS) kepada 116 ribu penerima manfaat.
Di bawah kepemimpinan Mas Sumatri, Karangasem juga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dengan konsep Karangasem The Spirit of Bali. Ungkapnya berdasarkan data kunjungan wisatawan ke Karangasem periode 2016-2019 naik sebesar 337%. “Dari sebelumnya 454 ribu kunjungan wisatawan di tahun 2016 menjadi 1,5 juta kunjungan di tahun 2020,” bebernya sembari menjabarkan Mas Sumatri mendapat sejumlah penghargaan hingga Karangasem meraih predikat WTP 5 kali berturut-turut.
Ditambahkannya, Mas Sumatri bersama Sukarena ke depan memprioritaskan APBD Karangasem tahun 2016-2020 di sektor pendidikan sebesar Rp 2,5 triliun, sektor kesehatan Rp 781,5 M, sektor sosial Rp 210 M, sektor pariwisata Rp 58,7 M, adat dan budaya Rp 88, 3 M, dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 36,1 M. Dengan digitalisasi penerimaan pendapatan dari berbagai sektor, Iwan Karna optimis pendapatan asli daerah Karangasem meningkat. (bp)
