SURAT TERBUKA: Curhat seorang rakyat Bali, I Gusti Putu Artha.
DENPASAR, BaliPolitika.Com– Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali 3-20 Juli 2021 berpeluang diperpanjang. Wacana perpanjangan ini membuat gusar banyak pihak. Tak sedikit yang berkomentar bahwa masyarakat kecil menderita kerugian luar biasa besar karena gerak langkahnya dibatasi namun tanpa kompensasi yang setimpal. Merespons jeritan rakyat tersebut, mantan Komisioner KPU Republik Indonesia, I Gusti Putu Artha menulis surat terbuka. Surat yang diunggah di laman media sosial pribadinya itu ditujukan kepada Forkopimda Bali, Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, Kapolda Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan Danrem 163 Wirasatya.
Om Swastyastu!
Tanpa mengurangi rasa hormat, perkenankan saya menyampaikan aspirasi saya sebagai salah satu warga negara Indonesia merespons perkembangan penanganan Covid 19 di Bali melalui surat terbuka ini.
Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran Forkopimda Bali, karena saya yakin Bapak-Bapak semua mungkin sudah sangat lelah juga berjibaku bersama aparat di level bawah untuk membantu menekan laju pandemi ini. Apresiasi atas kerja keras dan kekompakan selama ini saya sampaikan dengan tulus dan penuh rasa hormat.
Jajaran Forkopimda Yang Terhormat, ada rencana pemerintah pusat yang akan memperpanjang PPKM Darurat hingga 4-6 minggu. Tentu dengan tetap mempertahankan regulasi yang ketat. Atas sikap pemerintah pusat ini, saya amat memahami karena memang laju pandemi dengan varian baru ini makin meroket tajam. Memang harus ada kebijakan radikal untuk mengatasinya.
Problemnya adalah, saya amati sejauh ini respons jajaran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tidak cukup peka untuk mengatasi berbagai dampak ekonomi di level bawah. Amat berbeda dengan respons pemerintah pusat. Saya tak bisa membayangkan rakyat yang sudah kelaparan setahun lebih ini harus “dikunci” selama 6 minggu tanpa respons stimulus ekonomi yang memadai.
Pengamatan saya selama ini, politik anggaran DPRD kita di seluruh Bali tidak cukup longgar untuk merespons dampak ekonomi ini. Bahkan saat tahun 2020 saja, hanya satu dua kabupaten yang berani bupatinya menggelontorkan bansos, sembako dan sejenisnya. Anggaran desa dan desa adat ada juga direposisi.
Namun menghadapi 6 minggu PPKM Darurat langkah-langkah reposisi anggaran DPRD seluruh Bali belum tampak. Begitu pula plafon dana tak terduga dan sejenisnya tidak kelihatan. Reposisi dana desa dan desa adat saya tak pernah dengar seperti tahun lalu. Ini amat menyedihkan. Pada sisi lain, gerakan untuk membangkitkan kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial menghadapi 6 minggu ke depan tak ada yang memimpin dan mengambil kendali. Jika ini berlanjut saya khawatir ledakan sosial potensial terjadi karena rakyat Bali kelaparan menghadapi 6 minggu yang “terkunci” itu.
Izinkan saya menyampaikan usul saran sebagai berikut. Pertama, Gubernur Bali dan DPRD Bali memimpin gerakan untuk mereposisi struktur anggaran DPRD se-Bali sehingga bisa digelontorkan ke rakyat pada APBD perubahan (jika sekarang belum dianggarkan). Ini sangat mungkin karena nyaris satu warna. Tunjukkan kebijakan manajemen satu pulau. Termasuk anggaran desa dan desa adat.
Kedua, Kapolda Bali dapat mengambil inisiatif memimpin upaya penggalangan kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial berupa penyediaan dapur umum di kantong-kantong sangat terdampak dan rawan sosial. Kapolda Bali juga memimpin upaya penegakan aturan PPKM Darurat yang persuasif. Jangan ada denda untuk rakyat yang sedang kelaparan.
Ketiga, Kejaksaan Tinggi dapat mengawal dan memberi jaminan rasa aman bagi eksekutif dan legislatif untuk mengambil langkah darurat penggunaan anggaran negara. Jangan sampai niat membantu rakyat berujung pidana bagi penyelenggara negara.
Keempat, Bapak Danrem 163 Wirasatya dapat mengambil peran mengkonsolidasikan kelompok menengah dan atas secara ekonomi, untuk penyediaan sejuta paket sembako untuk dibagikan kepada rakyat terdampak.
Intinya, jajaran Forkopimda hemat saya dapat mengambil peran konkret dalam mengatasi dampak ekonomi rakyat dengan langkah-langkah darurat dan ekstra.
Demikianlah usul saran melalui surat terbuka ini saya sampaikan karena motif kemanusiaan semata-mata. Saya tidak punya kekuasaan dan kewenangan apa-apa. Saya hanya punya ide dan gagasan. Inilah yang bisa saya sumbangsihka untuk tanah kelahiran saya Bali yang rakyatnya sedang mengalami cobaan amat berat.
Kepada rakyat Bali terutama warga terdampak, terima kasih atas seluruh loyalitasnya selama ini untuk setia pada anjuran para pemimpin kita. Mari bergandengan tangan bahu membahu dalam satu komando. Beri kepercayaan kepada pemerintah. Taat terus pada prokes dan kurangi sikap dan komentar yang tidak produktif. Saya percaya kita bisa melewati semua ujian ini dan menjadi insan yang makin tangguh.
Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata dan pikiran.Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Semoga Hyang Widhi dan para “leluhur sami” memulihkan segera Bali seperti sediakala. Swaha. Om Shanti Shanti Shanti Om! Salah seorang rakyat Bali, I Gusti Putu Artha. (tim/bp)
