FGD: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengundang perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia, Rabu, 11 Oktober 2023.
KENDARI, Balipolitika.com– BNPB gelar FGD dengan topik pooling fund bencana (PFB) di Hotel Claro, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu, 11 Oktober 2023.
Hal yang menjadi parameter pembahasan yaitu strategi penyaluran dan prioritas daerah penerima manfaat dana tersebut.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengundang perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia untuk mendapatkan pandangan dan masukan terkait topik itu.
Sebanyak 95 peserta mengikuti secara fisik, sedangkan 100 lainnya hadir dalam jaringan. Kegiatan ini menjadi rangkaian acara Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana pada tahun ini yang dipusatkan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pada pembukaan diskusi Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Riyanto menyampaikan, dana bersama atau PFB ini merupakan dana yang berasal dari berbagai sumber untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana.
“Sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021, penyaluran dana bersama dilaksanakan untuk kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi penyaluran pada tahap prabencana, darurat bencana, pascabencana, dan transfer risiko,” ujarnya.
Agus menambahkan, peran BNPB adalah melakukan penerimaan usulan, proses penelaahan, verifikasi, dan evaluasi sampai dengan pemberian rekomendasi ke menteri keuangan.
Sementara itu, target utama dalam penyelenggarakan FGD untuk mengidentifikasi kegiatan prioritas daerah, kendala dan permasalahan kegiatan di daerah, identifikasi kegiatan prioritas penanggulangan bencana untuk danai PFB dari masukan seluruh daerah.
Penggalian data dilakukan menggunakan aplikasi mentimeter agar lebih terbuka untuk mendapatkan input sebanyak-banyaknya dari peserta baik luar jaringan maupun dalam jaringan.
Ruang lingkup pembahasan adalah kegiatan dalam standar pelayanan minimum (SPM) sub urusan bencana dan kegiatan sesuai dengan rencana penanggulangan bencana daerah.
Kegiatan-kegiatan tersebut perlu untuk dikaji permasalahan dan kendalanya, khususnya aspek pendanaan sehingga diharapkan dana bersama ini dapat menjadi alternatif solusi dalam mendanai kegiatan-kegiatan prioritas yang sulit didanai di daerah.
Pembahasan FGD didapatkan hasil sementara bahwa untuk identifikasi kegiatan prioritas yang paling banyak diusulkan oleh daerah adalah penyusunan kajian risiko bencana (KRB), penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB), pembentukan desa tangguh bencana (destana), sosialisasi di daerah rawan bencana, pemasangan sistem peringatan dini (EWS), pemasangan rambu dan papan informasi bencana, dan mitigasi struktural.
Sedangkan untuk hasil identifikasi kegiatan prioritas yang sulit dalam pendanaan di daerah di antaranya adalah penyusunan KRB, penyusunan RPB, penyusunan RPKB, bimbingan teknis, pelatihan relawan penanggulangan bencana, peralatan kesiapsiagaan bencana, pemasangan EWS, dan pembangunan mitigasi struktural untuk banjir, longsor dan ancaman bencana lainnya.
BNPB melalui Deputi Sistem dan Strategi bersama dengan kementerian dan lembaga terkait masih akan menganalisis lebih lanjut dan mendiskusikan kembali masukan dari FGD tersebut.
Nantinya diharapkan, ada penentuan kebijakan prioritas dalam penyaluran PFB dalam memperkuat penanggulangan bencana di daerah. (bp)
