Informasi: Rubrik Sastra Balipolitika menerima kiriman puisi, cerpen, esai, dan ulasan seni rupa. Karya terpilih (puisi) akan dibukukan tiap tahun. Kirim karya Anda ke [email protected].

Pendidikan

Workshop Digitalisasi Pendidikan Kedokteran Hewan,

Forum Komunikasi (Forkom) Senat Kedokteran Hewan Indonesia (SKHI) mengadakan workshop menyiapkan pendidikan kedokteran hewan Indonesia di era digital.

 

DENPASAR, Balipolitika.com– Dalam usaha menghadapi tantangan global, Forum Komunikasi (Forkom) Senat Kedokteran Hewan Indonesia (SKHI) mengadakan workshop menyiapkan pendidikan kedokteran hewan Indonesia di era digital di University Club Hotel, Universitas Gajahmada Jogyakarta  Senin (19/09/2022). Tujuan digelarnya workshop ini adalah, percepatan digitalisasi Pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan.

Dalam workshop ini diangkat isu hangat tentang percepatan digitalisasi serta tantangan Pendidikan kedokteran hewan Indonesia di dalam Kesehatan global. Hadir dalam workshop ini adalah Ketua Senat, Sekretaris Senat dan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) se Indonesia.

Ketua Forkom SKHI, Prof. Dr. drh. Bambang Sumiarto, SU, M.Sc mengatakan bahwa penguatan Pendidikan kedokteran hewan di seluruh Indonesia merupaka kunci untuk perbaiakan komponen pelayanan Kesehatan hewan berkelanjutan dan berkualitas global. Pada era digital ini, dalam penerapan kebijakan dalam produksi hewan, akuakultur, keamanan pangan serta pengendalian dan pencegahan penyakit yang efektif harus mengoptimalkan teknologi digital. Lebih lanjut, dikatakan bahwa semangat dan pijakan digitalisasi dalam pendidikan kedokteran hewan telah dilakukan di Fakultas Kedokteran Hewan, hanya saja belum diimplementasikan dalam kurikulum Fakultas Kedokteran Hewan.

Ketua Senat FKH Universitas Udayana Prof. Dr. Drh I ketut Puja, M.Kes yang hadir pada workshop tersebut menyampaikan  bahwa selain isu digitalisasi dalam Pendidikan kedokteran hewan,tantangan terbesar kedokteran hewan saat ini adalah menyangkut pengakuan peran kedokteran hewan dalam pelayanan kesehatan hewan di Indonesia. Ia mencotohkan bahwa urusan kesehatan hewan belum menjadi urusan wajib pemerintah. Hal ini menyebabkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjadikan kesehatan hewan sebagai urusan yang tidak  perlu didahulukan.  Akibatnya ketika ada bencana seperti wabah penyakit mulut dan kuku, penyakit rabies dan penyakit hewan yang bisa menular ke manusia (zoonotic) tampak sekali pemerintah kerepotan menghadapinya.

Prof Bambang menambahkan tahun 2022 ini, akan diadakan pembicaraan di IPB Bogor untuk mempercepat terjadinya pendidikan yang bersifat digital. Hasilnya diharapkan  untuk mempercepat terjadinya pendidikan kedokteran hewan yang bersifat digital. “Kita harus optimis karena sudah punya suatu dasar-dasar dari pendidikan kedokteran hewan di era digital. Masih perlu kerja keras tidak hanya dari Fakultas Kedokteran Hewan, tapi dari FORKOM Senat Kedokteran Hewan Indonesia,”jelasnya.

Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia, Prof. drh. Teguh Budipitojo, MP, Ph.D. yang juga hadir pada saat itu mengatakan bahwa  konsep pendidikan digital masih baru . “Kita belum terlambat’ imbuhnya. Kita harus cepat bergegasmengimplementasikan digitalisasi Pendidikan dalam kelas. (bo/lit/www.unud.ac.id)

 

Berita Terkait

Back to top button

Konten dilindungi!