KARANGASEM, BaliPolitika.Com– Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karangasem menjadi fokus “serangan” untuk menjatuhkan petahana I Gusti Ayu Mas Sumatri di Pilkada 2020. Tak main-main, Ketua DPD PDI Perjuangan sekaligus Gubernur Bali, Wayan Koster ikut menyentil pertumbuhan perekonomian di Bumi Lahar dengan mengesampingkan bencana alam erupsi Gunung Agung yang terjadi kala itu. Padahal di tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se-Bali, yakni Denpasar, Badung, Jembrana, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Buleleng seluruhnya mengalami penurunan sesuai laporan perekonomian Provinsi Bali Mei 2019.
Kondisi terkni mengacu laporan perekonomian Provinsi Bali Agustus 2020 sesuai data Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, PT Angkasa Pura 1, Pelindo III, DJPb, OPD Provinsi Bali, dan OPD 9 Kabupaten/Kota se- Bali yang dikeluarkan 4 September 2020, Provinsi Bali pun menghadapi krisis yang sama. Di triwulan II 2020 ekonomi Bali tercatat tumbuh sebesar -10,98% (yoy). Lebih rendah dibanding triwulan I 2020 yang sebesar -1,14% (yoy). Angka ini juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, sebesar -5,32% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali menjadi yang paling jebol di Indonesia. Dalam posisi ini tentunya peranan seorang Gubernur Bali sangat dibutuhkan, namun sangat disayangkan sosok yang sudah menjadi milik masyarakat Bali itu cenderung lebih mementingkan partai politiknya sendiri. Keluhan tersebut salah satunya disampaikan I Wayan Gelis Ardika, seorang konsultan bisnis online perdagangan berjangka yang konsisten memperhatikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Bali.
“Harapan bahwa ekonomi Bali pada triwulan III 2020 akan sedikit membaik dibanding triwulan sebelumnya berpeluang kandas. Pelonggaran kebijakan pariwisata Bali untuk wisatawan domestik seiring dengan dimulainya tatanan kehidupan era baru tidak berbuah manis. Sebaliknya, diperparah dengan fakta bahwa 59 negara melarang warganya bepergian ke Indonesia. Meski kebijakan sertifikasi pelaku usaha pariwisata dan pembangunan proyek strategis tetap berjalan sesuai jadwal, hal tersebut belum berimbaas positif bagi Bali dalam kondisi seperti saat ini,” ucap Gelis.
Daripada “turun kasta” mengejar jabatan Bupati Karangasem padahal sudah menjadi Gubernur Bali, Gelis menilai Wayan Koster seharusnya lebih mementingkan masyarakat secara keseluruhan. Termasuk lebih peka dengan sentilan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang memaparkan bahwa anjloknya jumlah kunjungan ke Bali memicu kerugian hingga Rp 9 Triliun per bulan dan 100 ribu lebih korban PHK. “Bapak gubernur adalah milik seluruh masyarakat Bali. Kalau terus-terusan ke Karangasem nanti kabupaten lain iri loh, Pak. Daripada ke Karangasem, saya sebagai masyarakat awam berpikir sebaiknya Bapak Gubernur lebih memikirkan jumlah pengangguran di Bali yang kini tak terbedung. Atau kalau Bapak memang ingin jadi Bupati Karangasem alangkah baiknya mengundurkan diri dulu sebagai Gubernur Bali,” ucapnya polos.
Sebelum mencapai angka 100 ribu korban PHK, ungkap Gelis tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Bali menunjukkan peningkatan jauh-jauh hari sebelum pandemi Covid-19. Dari sebesar 1,19% pada Februari 2019 menjadi 1,21% (yoy) pada Februari 2020. Peningkatan angka pengangguran ini disebabkan oleh peningkatan angkatan kerja yang belum mampu diimbangi oleh peningkatan kesempatan kerja.
Koster juga diharapkan tidak tutup mata terkait peningkatan jumlah masyarakat miskin di Bali. Mengacu data, Gelis menyebut persentase penduduk miskin di Bali pada Maret 2020 tercatat sebesar 3,78%, atau sejumlah 165,19 ribu orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan periode September 2019 yang sebesar 3,61% (156,91 ribu orang). “Jujur saya ingin bertanya pada Bapak Gubernur Bali. Apakah strategi politik merebut Karangasem dari tangan petahana lebih penting dibandingkan mengurus rakyat Bali yang saat ini dominan sedang kesusahan dan kelaparan? Kenapa tidak diiklaskan saja Ibu Mas Sumatri melanjutkan program kerjanya selama 5 tahun ke depan. Bukankah konsep Karangasem The Spirit of Bali sangat diapreasi pemerintah pusat, termasuk oleh Presiden Joko Widodo? Apa karena beda warna lalu kabupaten kami, Karangasem jadi target?” tanyanya. (bp)
