RANGKUL KELOMPOK RENTAN: Ganjar Pastikan Kelompok Rentan Diwajibkan Terlibat dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah
JAKARTA, Balipolitika.com- Calon Presiden RI Ganjar Pranowo memastikan akan melibatkan kelompok rentan dalam keputusan pemerintah sehingga prinsip no one left behind benar-benar terwujud.
“Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun soal ini. Saya mengajak mereka berpartisipasi sejak awal dengan menghadirkan pada setiap penyelenggaraan Musrenbang. Saudara-saudara kita dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, orangtua, dan kelompok rentan lainnya terlibat secara aktif,” kata Ganjar saat Debat Capres di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023.
Ia mengatakan, pelibatan kelompok rentan sejak proses awal bertujuan agar setiap kebijakan, keputusan pemerintah betul-betul mempertimbangkan kelompok rentan.
“Kenapa? Agar pengambil keputusan, aware, peduli apa yang kelompok rentan rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan,” ujarnya.
Pelayanan Lebih Optimal
Pelibatan kelompok rentan dalam pengambilan kebijakan pemerintah juga bermaksud agar pembangunan fisik sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.
Ganjar-Mahfud juga akan mengatur aparatur agar pelayanan publik lebih optimal. Kontrol masyarakat dibutuhkan melalui berbagai mekanisme, termasuk dengan memanfaatkan aplikasi digital.
Saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mengaku telah menyediakan aplikasi LaporGub sebagai sarana aduan masyarakat.
“Ini merupakan satu ruang komplain publik,” ujarnya.
Ganjar Pranowo menegaskan, pemerintah harus memiliki pemimpin yang betul-betul terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat.
“Nggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat sebagai Government Super Apps. Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu” katanya.
Ganjar mengatakan dengan seluruh sistem yang ada, pemerintah Indonesia bisa lebih efisien dan efektif melayani masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Pelayanan harus bisa jauh lebih baik. Kelompok-kelompok rentan ini harus mendapatkan afirmasi,” katanya. (bp/luc)
