SERAP ASPIRASI: Menyikapi banyaknya ODGJ alias orang dengan gangguan jiwa berkeliaran di sejumlah lokasi, AA Gde Agung mengusulkan adanya panti khusus untuk ODGJ terlantar.
KINTAMANI, Balipolitika.com- Angka luar biasa tinggi mengacu survei yang menyebutkan terdapat 277.000 kasus kesehatan jiwa di Indonesia menjadi perhatian serius Senator RI Dapil Bali, Anak Agung Gde Agung.
Buktinya, Penglingsir Puri Ageng Mengwi itu memilih Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali usai membagikan 1.900 paket sembako di Wantilan Pura Taman Ayun, Mengwi, Badung.
Lebih-lebih diperoleh data bahwa jumlah kasus gangguan kejiwaan di Indonesia ini naik sangat signifikan dibandingkan sebelum pandemi Covid-19, yakni sebanyak 197.000 orang.
“Covid menyebabkan orang cemas, merasa disisihkan karena tidak boleh adakan kegiatan sosial. Di sisi lain, perekonomian masyarakat juga terpuruk. Sehingga yang muncul lebih banyak depresi. Depresi dialami anak muda usia 15-24 tahun. Kelompok usia ini prevelensi depresinya sangat tinggi,” ujar sosok yang selama pandemi Covid-19 telah membagikan lebih dari 10.000 paket sembako kepada masyarakat Bali itu.
Menyikapi banyaknya ODGJ alias orang dengan gangguan jiwa berkeliaran di sejumlah lokasi, AA Gde Agung mengusulkan adanya panti khusus untuk ODGJ terlantar.
Terutama yang sudah dirawat, namun tidak diterima keluarga, tidak punya keluarga, tidak diterima masyarakat, dan sebagainya.
“Maka saya usulkan agar ada Panti Laras. Panti bukan tempat akhir dia, bukan rumah singgah. Kalau rumah singgah sifatnya sementara, namanya singgah. Namun panti berbeda,” jelasnya.
Dikatakan lebih lanjut, Panti Laras, akan bersifat pembinaan, pelatihan dan sebagainya bagi ODGJ terlantar.
Selain rehabilitasi mental, di Panti Laras ini para ODGJ juga disibukkan dengan penambahan keterampilan,misalnya melukis.
“Yang perempuan bikin canang, berikan kesibukan. Kalau di Bali ada satu saja saya sudah syukuri,” ujarnya.
AA Gde Agung mengaku saat berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sejumlah masukan dari perwakilan dokter dicatat oleh timnya.
Yang paling perlu cepat diatensi soal asuransi BPJS Kesehatan.
Kemudian pembayaran gaji dokter yang semestinya tipe A, justru diberikan paket klaim tipe C.
“Nanti setelah sidang paripurna, kami adakan rapat dengar pendapat dengan mereka,” tegasnya.
“Kami akan bicara di pusat, apakah PP dan sebagainya, sampai turunannya peraturan menteri kesehatan. Yang pasti diperlukan panti agar ODGJ yang sudah waras bisa dibina, terutama yang tidak diterima masyarakat,” tutup AA Gde Agung. (bp)
