GEMAPATAS: Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta saat GEMAPATAS di Wantilan Banjar Belang Desa Sembung Mengwi, Jumat, 3 Februari 2023.
BADUNG, Balipolitika.com– Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung, Bupati I Nyoman Giri Prasta mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) karena mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebanyak 1 juta patok batas bidang tanah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan jajaran BPN Badung karena program GEMAPATAS ini betul-betul bagus sebagai rangkaian dari percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan adanya gerakan ini sudah barang tentu memberikan manfaat yang luar biasa bagi warga kami. Adanya pemasangan patok tapal batas ini, masyarakat atau pemerintah akan tahu batas asetnya, masyarakat juga akan bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah. Selain itu ini juga bisa memudahkan BPN dan perangkatnya dalam melaksanakan pengukuran dan pendataan tanah masyarakat,” ucap Giri Prasta.
Dalam video conference pencanangan GEMAPATAS dari Wantilan Banjar Belang Desa Sembung Mengwi, Badung, tampak GEMAPATAS dibuka secara resmi oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto yang pelaksanaannya dipusatkan di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Jumat, 3 Februari 2023.
Dalam kesempatan itu, Giri Prasta bersama Kepala Kantor BPN Badung Heryanto turut menyerahkan 22 sertifikat pura dan 4 sertifikat tanah pekarangan desa kepada masyarakat.
Turut hadir Jajaran Forkopimda Badung, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Made Surya Darma, Camat Mengwi Nyoman Suhartana, Perbekel Sembung serta masyarakat penerima sertifikat.
Giri Prasta menegaskan Pemkab Badung mendukung sepenuhnya semua program yang dicanangkan oleh pihak Kementerian ATR/BPN, dengan menggerakkan seluruh komponen yang ada di desa atau kelurahan agar bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat terkait pertanahan.
Dikatakan juga melalui bagian tata pemerintahan, sejengkal tanah timbul pun di Kabupaten Badung juga sudah disertifikatkan.
“Setelah acara GEMAPATAS ini, kita akan melakukan pemasangan patok tapal batas di wilayah-wilayah yang masih ada sengketa, karena kami tidak mau ada tumpang tindih di wilayah Kabupaten Badung ini. Jangan sampai wilayah desa adat mengklaim batas wilayah desa dinas. Untuk itu kami akan selalu berkoordinasi dengan BPN dan Forkompimda. Kalau nanti ada yang pihak masyarakat yang tidak terima silakan nanti komunikasi dengan saya, kalau memang tidak bisa sekali diselesaikan dengan cara komunikasi silakan tempuh proses peradilan. Karena kami ingin permasalahan ini tuntas. Dan seperti harapan kita semua dan jajaran BPN Badung, semoga dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, Kabupaten Badung bisa menjadi kabupaten lengkap terkait pertanahan, ini prestasi yang harus kita lakukan bersama,” jelasnya.
Di sisi lain, Giri Prasta menyebut bahwa Pemkab Badung dan BPN Badung telah meluncurkan buku desa, yakni berupa peta yang memuat informasi lengkap terkait kepemilikan tanah di setiap wilayah desa/kelurahan, sehingga akan memudahkan investasi.
Pihaknya juga meyakini GEMAPATAS akan mempersempit ruang gerak pihak ketiga atau calo-calo tentang pertanahan.
“Dan pemasangan patok anti cekcok dan anti caplok ini juga bagus sekali, karena ibu pertiwi harus kita sakralkan, apalagi sejengkal tanah Bali itu sangat sakral sekali,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, pencanangan GEMAPATAS sebanyak 1 juta patok dilakukan di seluruh Indonesia di 33 Provinsi.
Pihaknya bercerita ketika awal dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN, Presiden menyampaikan bahwa ada tugas utama yang harus diselesaikan, di antaranya percepatan PTSL dilakukan segera, sebab tujuan PTSL adalah memberi kepastian hukum pada masyarakat termasuk hak ekonomi masyarakat.
Untuk mempercepat progres PTSL pihaknya melakukan pemasangan patok serentak agar masing-masing individu yang punya wilayah bisa diberikan kepastian di mana lokasi tanahnya.
“Sebab perihal tanah bisa memicu cekcok dengan siapa pun, bukan hanya dengan tetangga tapi juga dengan saudara,” ungkapnya. (bp)
