PEMAKZULAN JOKOWI: Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, petisi 100 yang mengangkat isu pemakzulan Jokowi, erat kaitannya dengan kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024
JAKARTA, Balipolitika.com- Menyeruaknya isu pemakzulan Presiden Joko Widodo dinilai sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, petisi 100 yang diinisiasi oleh Faizal Assegaf dan kawan-kawan yang mengangkat isu pemakzulan Jokowi, erat kaitannya dengan kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Menurut mereka, Presiden Jokowi ikut cawe-cawe, mulai dari fenomena putusan MK yang meloloskan Gibran, hingga isu netralitas dan kecurangan pemilu,” ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 13 Januari 2024.
Selain itu, Subiran mendapati para pembuat petisi itu mengembuskan wacana pemilu tanpa Jokowi dan keluarganya. Karena menurut mereka, pemilu hanya bisa berlangsung fair tanpa kehadiran Jokowi.
“Menurut mereka pemilu akan curang, tidak berintegritas, tidak netral, dan seterusnya jika Jokowi masih ada,” tuturnya.
Maka dari itu, magister komunikasi politik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut meyakini, isu pemakzulan Jokowi sengaja dimunculkan untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak condong ke pasangan Prabowo-Gibran, mengingat kepala negara disinyalir memberi dukungan penuh kepada paslon 2.
“Menghembuskan isu pemakzulan dan pemilu tanpa Presiden Jokowi dan keluarganya adalah titik klimaks sentimen oposisi yang berpakaian independen,” pungkasnya.(bp/luc)
