TAK PUNYA DASAR HUKUM: Ketut Kesuma, Kuasa Hukum Puri Agung Denpasar saat diwawancarai terkait olemik Sertifikat Hak Milik (SHM) 1565 lahan Badak Agung, Denpasar, Bali.
DENPASAR, Balipolitika.com- Polemik Sertifikat Hak Milik (SHM) 1565 lahan Badak Agung, Denpasar berlanjut.
Terupdate, diketahui upaya paksa pemagaran dan pemasangan plang di atas lahan tersebut, Rabu, 17 Januari 2024 gagal dilakukan akibat mendapat perlawanan dari pemilik lahan Puri Agung Denpasar.
Menurut Kuasa Hukum, Puri Agung Denpasar, I Ketut Kesuma, SH pemagaran dan pemasangan plang di lahan Badak Agung tidak punya dasar hukum alias tidak sah.
Saat pemasangan dan pemagaran kondisi sepi di lokasi, pihak Nyoman Suarsana Hardika alias Nyoman Liang membawa truk yang memuat beton dan tukang untuk pemagaran.
“Datang tanpa izin pihak yang ada di lokasi langsung melakukan pemagaran beton dan pemasangan plang. Dalam plang bertuliskan “Tanah Ini Milik Nyoman Suarsana Hardika Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1565 tahun 2024 Desa Sumerta Kelod. Dimohon Bagi yang Membangun di atas Tanah ini Segera Mengosongkan Lahan ini Sampai dengan Batas Waktu 20 Januari 2024,” kata Ketut Kesuma, Kamis, 18 Januari 2024.
Ketut Kesuma menegaskan pemagaran dan pemasangan plang di atas lahan Badak Agung tindakan yang sewenang-wenang sehingga ia meminta tukang dan pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar dan angkat kaki dari lahan tersebut karena melanggar hukum.
Bukannya sudah membawa SHM 1565, menurut Ketut Kesuma, SHM yang dibawa sah diterbitkan BPN Denpasar, namun proses penerbitan dipastikan cacat hukum.
“Jadi pada saat kita tanyakan mengenai batas-batas tanah, pihak kuasa pembeli Nyoman Liang tidak bisa menyebutkan batas-batas tanah. Mereka juga tidak membawa penetapan eksekusi dari pengadilan untuk melakukan pemagaran dan pemasangan. Kok main segel. Ini jelas pelanggaran hukum,” tegasnya.
Ia menegaskan, tanah seluas 6.667 meter persegi ini masih dalam status perkara (sengketa) menyusul adanya laporan polisi terhadap Nyoman Liang.
“Nyoman Suarsana Hardika alias Nyoman Liang yang mengklaim memilik lahan ini kita laporkan karena memberi keterangan palsu di dalam akta otentik dan sedang diproses penyelidikan pihak Polda Bali,” beber Ketut Kesuma.
Karena itu, atas upaya paksa tersebut, pihaknya mengancam akan melaporkan dugaan tindak pidana perusakan dan penyegelan tanpa hak.
“Tentu kami akan membuat laporan juga karena barang-barang kami dirusak. Kan ada pengrusakan di sini. Kami masih mengumpukan data dan saksi,” ujarnya.
”Kan harusnya jelas semua. Tunjukkan bukti-buktinya. Ini negara hukum, bukan negara neneknya dia. Jadi apa pun yang dilakukan harus dengan prosedur-prosedur hukum yang berlaku,” tegas Ketut Kesuma.
Terkait informasi penyekapan, pihaknya memastikan itu berita hoaks alias bohong.
“Mereka bikin sendiri opini berita hoaks, menyatakan ada penyekapan, padahal ada pengawalan oknum dari aparat dan ormas. Anehnya, oknum tersebut tidak tahu seperti apa permasalahan. Kami ketemu dan menjelaskan duduk persoalannya bahwa ada pelanggaran-pelanggaran hukum dalam proses peralihan hak dan mereka mengerti, sehingga mereka langsung pergi,” tutur Kesuma.
Soal pemasangan plang dan pemberian batas waktu tanggal 20 Januari 2024 lahan dikosongkan, Ketut Kesuma mengatakan sepanjang yang bersangkutan membawa penetapan dari pengadilan pihaknya akan menghormati penetapan pengosongan dari Pengadilan Negeri dihormati.
“Tapi kalau belum ada itu ya kami tolak. Karena kami menempati dari tahun 1992 sampai sekarang. Kan tidak segampang mengeluarkan orang, kan ada prosedur,” lanjutnya.
Karena itu pihaknya mengimbau, rencana upaya mengosongkan lahan pada 20 Januari 2024 untuk dibatalkan karena tak ada dasar hukumnya.
“Artinya tanggal 20 Januari 2024 mereka tidak bisa mengosongkan tempat ini, kecuali dia membawa penetapan pengadilan untuk pengosongan yang kita hormati karena itu proses hukum,” pungkas Ketut Kesuma.
Di tempat terpisah, Anak Agung Ngurah Mayun Wiraningrat mengatakan pemagaran dan pemasangan bisa berpotensi terjadi gesekan.
Sepanjang masih ada gugatan, prosesnya cacat administrasi sebisa mungkin jangan ada kegiatan pada lahan dipermasalahkan. Sertifikat sebagai dasar hak dari pihak Nyoman Liang dinilai tidak sah alias abal-abal.
“Intinya tidak ada pengempon (pengurus Pura Merajan Satria, red). Saya sebagai ahli waris Cokorda (almarhum Cokorda Samirana alias Ida Tjokorda Jambe Pemecutan IX, red) masih punya hak di sini. Apapun terjadi saya akan lakukan. Mau buat sertifikat 20 kek. Jadi tolong, saya sebagai ahli waris dilibatkan. Saya kik heran sertifikat bisa dibuat abal-abal,” tegas Turah Mayun.
Ia mengatakan dirinya tidak mau berbenturan dengan siapa dan kelompok mana saja supaya kondisi tetap kondusif dan menempuh langkah hukum atas apa terjadi.
“Gugatan sudah berjalan semua tanah itu merupakan laba (aset) pura. Jika terjadi sesuatu dan saya tidak bisa, saya serahkan kembali ke keluarga besar puri. Saya hanya mempertahankan apa yang menjadi hak,” tandasnya.
Sebelumnya, Made Dwiatmiko (Miko) kuasa hukum Nyoman Liang mengatakan penembokan dilakukan atas permintaan klien.
Pihaknya meminta kepada pihak manapun yang telah membangun tanpa izin di atas lahan milik kliennya segera mengosongkan lahan dalam jangka 7 hari ke depan.
“Saya meminta kepada siapapun yang membangun di atas tanah klien kami untuk segera dikosongkan dalam 7 hari ke depan. Tujuannya pihak kami melakukan penembokan, untuk memperjelas batas-batas tanah milik klien kami serta agar tidak ada pihak-pihak yang menduduki tanah milik klien kami (Nyoman Suarsana Hardika, red),” tegas Miko.
“Nyoman Suarsana Hardika telah melunasi sisa pembayaran SHM 1565 sebesar Rp19,2 miliar pada 17 Juli 2023. Pelunasan itu adalah sisa down payment (DP) sebesar Rp 3,8 miliar dari total harga tanah Rp23 miliar,” kata Miko. (tim/bp)
