KEBIJAKAN PUSAT: BKPSDM Karangasem mengatakan ada sebanyak 1.069 tenaga kontrak dan honorer yang nasibnya kini belum jelas.
KARANGASEM, Balipolitika.com- DPRD Karangasem mengetok palu APBD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023, Senin, 28 November 2022.
Meski demikian, masih ada yang belum tuntas dan menjadi pakrimik dalam sidang paripurna di Bumi Lahar.
Hal tersebut terkait tenaga kontrak atau honorer, sesuai dengan wacana BKPSDM yang mengatakan ada sebanyak 1.069 tenaga kontrak dan honorer yang nasibnya masih belum jelas.
Fraksi Nasdem Karangasem sangat berharap pemerintah daerah harus melakukan pengkajian dan solusi.
Pihaknya enggan daerah Karangasem ini memunculkan pengangguran. Terlebih di tengah kondisi lahan pekerjaan yang minim.
“Kami yakin kita semua tidak mengharapkan hal demikian, pemerintah daerah punya wewenang dan tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya,” ujar I Wayan Pura Arnawa membacakan pendapat akkhir Fraksi Nasdem.
I Wayan Pura Arnawa dalam pandangan umum fraksi-fraksi serta laporan gabungan komisi di DPRD Karangasem menyatakan setuju Ranperda RAPBD Semesta Berencana Karangasem 2023 bersama Ranperda lainnya untuk ditetapkan menjadi Perda.
Meski demikian, ada beberapa catatan strategis, usul, dan saran yang disematkan oleh dewan terhadap Ranperda tersebut untuk dilaksanakan oleh pihak eksekutif.
Dalam pembacaannya, Arnawa mengatakan, catatan tersebut di antaranya, penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, yang sesuai rancangan awal ditargetkan sebesar Rp127,330 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 15 miliar.
Sehingga target pendapatan pajak daerah menjadi sebesar Rp142,330 miliar
Sementara total RAPBD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1,535 triliun.
Dari Fraksi Nawa Satya, Partai NasDem dalam laporannya menyebutkan, untuk dana BKK, pemerintah daerah harus mengkaji lebih dalam dan merealisasikan secara pemerataan,
“Kita ketahui bersama Karangasem dikenal dengan aneka ragam destinasi pariwisatanya. Beberapa titik untuk menuju ODTW tersebut akses jalan masih memprihatinkan,” kata Arnawa.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 meminta eksekutif, melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan kesempatan kerja melalui penyediaan lapangan usaha.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan adanya pengawasan yang lebih maksimal di tiap-tiap kegiatan agar tidak ada temuan-temuan oleh pihak audit. (bp)
