Informasi: Rubrik Sastra Balipolitika menerima kiriman puisi, cerpen, esai, dan ulasan seni rupa. Karya terpilih (puisi) akan dibukukan tiap tahun. Kirim karya Anda ke [email protected].

Pemerintahan

Wawali Denpasar: Cegah Korupsi Agar Rakyat Sejahtera

BEBAS KORUPSI: Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana dan OPD terkait di lingkungan Pemkot Denpasar, menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2022 Koordinator Wilayah V yang digelar di Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung, Kamis, 24 November 2022.

 

MANGUPURA, Balipolitika.com- Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana dan OPD terkait di lingkungan Pemkot Denpasar, menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia (Road to Hakordia) Tahun 2022 Koordinator Wilayah V yang digelar di Balai Budaya Giri Nata Mandala Pusat Puspem Badung, Kamis, 24 November 2022.

“Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi” menjadi tema acara yang diikuti oleh gubernur beserta jajaran se-NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Selain Badung, Kota Denpasar dan Gianyar juga dipilih sebagai tempat penyelenggaraan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2022.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan Hakordia tidak hanya sebatas seremonial belaka.

Lebih dari itu, merupakan momentum yang tepat untuk menggelorakan kembali semangat budaya antikorupsi yang menjadi identitas bangsa ini.

Identitas yang selama ini terpuruk dan hancur karena perilaku koruptif sudah saatnya dikembalikan ke tempat yang seharusnya.

“Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah,” kata Ghufron.

Kehadiran KPK di Bali bukan hanya untuk menyemarakkan Hakordia semata.

KPK hadir di daerah sejalan dengan tugas dan fungsi KPK sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, dalam pandangan KPK, bahwa persoalan korupsi yang terjadi di daerah memerlukan pendekatan khusus.

Ghufron mengatakan, KPK melalui program Monitoring Corruption Prevention (MCP) telah mendorong dipenuhinya sejumlah regulasi untuk menopang perbaikan tata kelola pemerintahan di delapan area strategis pemerintahan.

Wakil Walikota, I Kadek Agus Arya Wibawa mengapresiasi dukungan dari KPK RI, Provinsi Bali, maupun BPK guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terarah, akuntabel serta bersih sehingga upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berlangsung secara optimal.

“Kami memberikan apresiasi sekaligus siap bersinergi dalam mendukung upaya berkelanjutan mencegah korupsi dalam rangka mendukung upaya pembangunan sistem pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya. (bp)

Berita Terkait

Baca Juga
Close
Back to top button

Konten dilindungi!