BERSIH BERSIH: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Nurul Ghufron bersama Gubernur Bali, Wayan Koster dan pejabat lain di Gedung Balai Budaya Giri Nata, Puspem Badung, Kamis, 24 November 2022.
MANGUPURA, Balipolitika.com– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Dr. Nurul Ghufron, SH., MH didampingi Gubernur Bali, Wayan Koster, Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, dan Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta secara resmi membuka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 untuk Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK yang meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, Kamis, 24 November 2022 di Gedung Balai Budaya Giri Nata, Puspem Badung.
Pembukaan Hakordia Tahun 2022 ini dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi dna kabupaten/kota, Forkompimda Provinsi Bali dan Kabupaten Badung; Sekretaris Daerah, dan Inspektur Daerah lingkup Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, Direktur PT. PLN Wilayah Bali; dan Kepala Kanwil BPN Bali.
Nurul Ghufron meminta pemerintahan di Indonesia harus memiliki budaya anti korupsi.
Tegasnya eksekutif dan legislatif harus memiliki kesepakatan anggaran yang pro rakyat secara bersama-sama dan tepat sasaran.
Termasuk perekrutan SDM, baik ASN atau honorer, dan dalam mutasi serta peningkatan karier kepegawaian harus membudayakan pemerintahan yang bersih
“Kalau Gubernur, Bupati/Walikota merekrut SDM berdasarkan pembayaran Rp30 juta, Rp70 juta, dan Rp100 juta, maka pemerintahan akan rusak dan rugi. Korupsi bukan jalan akhir mencari harta, karena korupsi akan merugikan dan berisiko. Untuk itu, Bupati yang masih korupsi dengan meminta suap terkait perizinan sudah tidak keren lagi, dan korupsi tidak pernah memberikan manfaat baik kepada pelaku dan korban. Mohon ajari Bapak Gubernur dan Bupati di pemerintahan untuk membudayakan anti korupsi,” ungkapnya. (bp)
