BEBAS KORUPSI: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Dr. Nurul Ghufron, SH., MH didampingi Gubernur Bali, Wayan Koster di Gedung Balai Budaya Giri Nata, Puspem Badung, Kamis, 24 November 2022.
MANGUPURA, Balipolitika.com– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Dr. Nurul Ghufron, SH., MH didampingi Gubernur Bali, Wayan Koster, Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, dan Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta secara resmi membuka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 untuk Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK yang meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, Kamis, Wraspati Wage, Tolu, 24 November 2022 di Gedung Balai Budaya Giri Nata, Puspem Badung.
Koster mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memilih Bali dan beberapa kabupaten/kota, yaitu Badung, Denpasar, dan Gianyar sebagai penyelenggara rangkaian Hakordia Tahun 2022 di Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK.
Koster menjelaskan pembangunan Bali dilaksanakan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Dalam visi ini, terkandung misi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta bersih dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terpadu secara cepat, pasti, dan murah.
Sesuai arahan KPK, BPK, dan BPKP, jelasnya Provinsi Bali berupaya keras melakukan berbagai langkah pencegahan terjadinya korupsi. Berdasarkan atas arahan dan bimbingan secara terus menerus dari KPK, BPK dan BPKP, maka pencapaian tata kelola pemerintahan di Provinsi Bali berjalan dengan sangat baik yang ditandai dengan diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)sebanyak 9 kali berturut-turut dari BPK.
Berdasarkan Monitoring Control for Prevention yang ditetapkan oleh KPK pada Tahun 2020, Pemprov Bali meraih angka 98,5 persen atau tertinggi di Indonesia.
Kegiatan Monitoring Control for Prevention yang ditetapkan oleh KPK pada Tahun 2021, Pemprov Bali meraih angka 98,8 persen atau tertinggi di Indonesia. Pemprov Bali meraih Level 3 dalam peningkatan status kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada tingkat maturasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) melalui Penerapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dari BPKP.
Berkaitan dengan pencapaian Monitoring Control for Prevention di 9 kabupaten/kota, Provinsi Bali cukup tinggi pencapaiannya.
Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Gianyar meraih angka MCP di atas 95 persen.
Sementara Tabanan, Klungkung, dan Bangli meraih angka MCP dari 90 persen sampai 95 persen.
Sedangkan Buleleng, Jembrana, dan Karangasem angka MCP berada di bawah 90 persen.
6 Kabupaten yang belum mencapai angka MCP 95 persen, sedang bekerja keras melakukan tata kelola pemerintahan sesuai arahan yang ditentukan oleh KPK.
Tega Koster dalam kaitan pencegahan korupsi, Pemprov Bali melaksanakan sejumlah hal.
Pertama, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pada Tahun 2021 mencapai skor 3,68 atau tertinggi di Indonesia dan satu-satunya Provinsi yang mencapai kategori sangat baik.
Kedua, Sistem Digitalisasi untuk Tata Administrasi guna menghindari terjadinya praktek yang tidak sehat dalam pelayanan public
Ketiga, Sistem Merit dalam Kepegawaian dan Pemerintah Provinsi Bali meraih kategori terbaik di Indonesia.
Keempat, Sistem Elektronik terhadap Pengadaan Barang dan Jasa dengan tujuan meniadakan intervensi di dalam menentukan pemenangan tender.
Koster juga menegaskan telah memberikan arahan dengan tegas bahwa di dalam pemerintahan tidak boleh terjadi main sogok-menyogok, suap-menyuap di antara penyelenggara pemerintahan dengan para pihak yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dibuka di Provinsi Bali dengan tema “Indonesia Pulih, Bersatu Lawan Korupsi”.
“Saya mendukung sepenuhnya. Semoga peringatan Hakordia Tahun 2022 terus mendorong semangat untuk mencegah korupsi. Saya mengajak jajaran di Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali, mari kita dukung semangat yang dikibarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” ucap Koster. (bp)
