BANYAK HAL BOLEH HILANG TAPI TIDAK NURANI: DPRD Bali tidak tahu malu. Demikian ungkapan tegas Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang juga advokat, I Wayan “Gendo” Suardana, Sabtu, 12 November 2022 menyikapi pernyataan Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama yang menolak aspirasi masyarakat selama gelaran KTT G20.
DENPASAR, Balipolitika.com- DPRD Bali tidak tahu malu. Demikian ungkapan tegas Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang juga advokat, I Wayan “Gendo” Suardana, Sabtu, 12 November 2022.
Pernyataan tegas sosok yang juga dipercaya mengemban amanat sebagai Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ini menyikapi celoteh Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama.
Politisi dedengkota PDI Perjuangan yang juga mantan Bupati Tabanan 2 periode itu menegaskan bahwa selama perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 DPRD Bali menolak aspirasi rakyat.
“Termasuk (aspirasi, red) apa pun itu, baik (aspirasi, red) adat, apa pun, karena itu rentang memancing. Apalagi yang anarkis, saya titip Brimob sikat aja kalau ada yang mengacaukan kantor DPRD ini,” kata ayah kandung terpidana korupsi suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran 2018 sekaligus Bupati Tabanan 2 periode, Ni Putu Eka Wiryastuti, Kamis, 10 November 2022.
Merespons pernyataan Adi Wiryatama, Gendo mengaku ngakak dan terheran-heran dengan cuitan wakil rakyat senior PDI Perjuangan tersebut.
“Sungguh saya ngakak dan terheran-heran dengan pernyataan Ketua DPRD Bali. Frase “sementara tidak menerima aspirasi dalam bentuk keramaian” seolah-olah mengesankan mereka selama ini rajin dan terbuka menerima aksi demo, sehingga merasa pantas mempermaklumkan untuk sementara tidak menerima demo untuk G20. Saya merasa ini hipokrit, karena fakta yang ada justru sebaliknya. Misalnya Demo Tolak Reklamasi Teluk Benoa justru kesulitan menemui Ketua DPRD, gedung kosong, dan lebih sering pintu gerbang ditutup dan massa dilarang masuk. Bertahun-tahun lamanya seperti itu, hingga pernah dibuatkan banner oleh warga yang berisi sindiran ke lembaga ini,” ungkap Gendo.
Bebernya, demo mahasiswa juga begitu. Susah masuk ke gedung dewan, dihadang aparat di gerbang atau bahkan dijaga pecalang.
“Terakhir yang saya tahu, demo Desa Adat Intaran menolak Terminal LNG di kawasan Mangrove juga sama. Sedari awal warga dilarang masuk ke areal DPRD Bali. Dijaga di depan gerbang, setelah banyak drama negosiasi, akhirnya bisa masuk. Dari fakta ini menunjukkan bahwa sebelum G20, DPRD Bali bukanlah lembaga yang terbuka dengan aspiratif terhadap aksi demo. Lembaga ini eksklusif, dijaga ketat aparat bahkan oleh pecalang, kalau pun bisa masuk sangat jarang diterima Ketua Dewan. Lalu tetiba dengan alasan G20 mereka menyatakan jeda menerima aspirasi demo? Inilah alasan saya menuding DPRD Bali tak tahu malu,” sentil nakhodai Gendo Law Office itu.
“Mestinya mereka melakukan refleksi diri dan mengukur diri, apakah ada kepantasan mengeluarkan pernyataan seperti itu? Jika selama ini tidak aspiratif dengan demo dari warga terus mengapa tebal muka mengatakan sementara tidak menerima demo? Tanpa mereka menyatakan itu saja, saya sudah tahu kok bahwa kalian tidak terbuka dengan aksi demo. Ya nggak? Kalau tidak ngaku, silakan saja liat jejak berita di slide 2-5. 😝😀😝😀😝,” kritik Gendo sembari melampirkan sejumlah screenshot berita betapa tidak aspiratifnya DPRD Bali, khususnya Adi Wiryatama terhadap aski demonstratif ke Gedung Rakyat, DPRD Bali. (bp)
