USAI G20 SAJA: Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet meminta semua pihak menahan segala kritikan kepada pemerintah hingga perhelatan akbar KTT G20 tuntas.
DENPASAR, Balipolitika.com– KTT G20 menuai banyak kritik. Baik kritik yang fundamental, maupun ringan-ringan. Kritik ringan salah satunya muncul merespons intruksi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta masyarakat Bali untuk kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan sekolah di-online-kan saat gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022.
Permintaan ini diajukan Luhut secara langsung kepada Gubernur Bali, Wayan Koster. Dengan WFH, mobilitas masyarakat pada saat penyelenggaraan KTT G20 dinilai akan berkurang. Otomatis potensi kemacetan dan kepadatan lalu lintas pun berkurang.
Tunduk atas instruksi Luhut, Gubernur Koster mengeluarkan kebijakan pendukung berupa arahan untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan pelaksanaan sekolah daring bagi masyarakat di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Jika Luhut mengekang masyarakat untuk bepergian, maka Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet lebih hebat lagi, yakni mengekang orang untuk berpendapat kritis alias mengkritik selama hajatan KTT G20 berlangsung.
Sukahet menegaskan masyarakat, terutama yang tinggal di desa adat sekitar lokasi pertemuan G20 harus menjaga kondusivitas.
Tak sekadar menjaga kondusivitas, masyarakat juga diminta menahan segala kritikan kepada pemerintah hingga perhelatan akbar KTT G20 tuntas. Kondusivitas dinilai sangat penting supaya keadaan Bali aman dan damai.
.
“Mari kita sukseskan G20. Kalau ada perbedaan aspirasi politik, aspirasi ekonomi, kritik-kritik ke pemerintah tolong dilaksanakan setelah G20, supaya kondusivitasnya tetap terjaga dan kita benar-benar dalam keadaan aman damai,” kata Sukahet.
Sukahet melihat KTT G20 sebagai momentum kebangkitan pariwisata Pulau Dewata.
Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat harus bersatu demi menjaga martabat Indonesia, khususnya Bali.
.
“Seluruh desa adat sudah di-briefing. Seringkali kita sosialisasikan. Desa adat dan pecalang-pecalang Sipandu Beradat (Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat) siap mengamankan dan menyukseskan G20,” ungkap pria bernama asli Ida Dewa Gede Ngurah Swasta itu. (bp)
