JURUS BANGKIT: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali, Made Ariandi dalam seminar bertajuk Bankruptcy Restructuring Talks Forum Recover (Bali) Together: Menanti Solusi Kelangsungan dan Pemulihan Usaha di Prime Plaza Hotel, Sanur, Kamis, 11 Agustus 2022.
DENPASAR, Balipolitika.com- Solusi bangkit bersama di masa pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai menjadi topik bahasan utama acara bertajuk Bankruptcy Restructuring Talks Forum Recover (Bali) Together: Menanti Solusi Kelangsungan dan Pemulihan Usaha di Prime Plaza Hotel, Sanur, Kamis, 11 Agustus 2022.
Pemprov Bali diwakili Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali, para pengusaha, serta pelaku jasa keuangan mencari solusi pasca diporak-porandakan pandemi Covid-19.
Cok Ace tampil sebagai narasumber bersama Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bidang Pariwisata dan Investasi, Agus Maha Usadha, Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak Riyanto Piter, Wakil Ketua Bidang Legal PHRI Bali, Putu Subada Kusuma, Ketua Perbarindo Bali Ketut Wiratjana, advokat, kurator dan pengurus dari Wibhisana dan Partner Yudhi Wibhisana.
Ketua Umum Kadin Bali Made Ariandi membeberkan fakta bahwa pelaku usaha di Bali sangat membutuhkan restrukturisasi dan permodalan.
Suntikan modal ini ungkapnya menjadi salah satu antisipasi mencegah turun drastisnya ekonomi Bali. Ariandi berharap forum ini memberi win win solution bagi persoalan pelaku usaha di Bali.
Setidaknya dari kesulitan yang dialami pelaku usaha di Bali, ada solusi alternatif riil yang bisa membuat para pengusaha tak gulung tikar.
Senada, Cok Ace menyebut 2 tahun lebih Bali mengalami kontraksi ekonomi yang luar biasa hingga pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata terendah se-Indonesia, yaitu rangking 34.
Terupdate pada triwulan II 2022, ranking Bali naik ke posisi 31.
Dalam teori ekonomi, jelas Cok Ace jika 2 kali mengalami kontraksi, maka sudah dapat dikatakan resesi.
Faktanya Bali telah 8 kali mengalami kontraksi.
“Sekarang sudah mulai bangkit tapi belum pulih-pulih amat. Dengan kondisi tersebut, Bali bukan hanya mengalami babak baru, tapi malah babak belur sehingga penyembuhannya tidak hanya butuh waktu lama, tapi juga perlu ahli-ahli yang memahami berbagai bidang,” ungkapnya.
Cok Ace mengucapkan terima kasih atas uluran tangan dari pusat untuk menyelamatkan Bali. “Ini bukan pertemuan pertama tapi sudah melalui berbagai proses pertemuan karena luka Bali terlalu dalam sekali, makanya perlu dibahas intensif,” ujarnya.
Ketua PHRI Bali itu merinci pada tahun 2017, 2018, 2019, tren ekonomi Bali sangat baik. Kala itu, wisatawan India meroket 50% per tahun, bersaing dengan kunjungan wisman China dan Australia.
Pada 2019 dengan tingkat kunjungan wisman 6,3 juta diprediksi pada 2020 meningkat lagi menjadi 7,5 juta bahkan target Bali 10 juta wisman, membuat pelaku usaha optimis melakukan ekspansi usaha.
“Ditambah dengan melihat trend dunia yang optimis, pengusaha melakukan ekspansi usaha menambah kamar, memperbaiki kamar, yang mana membutuhkan pendanaan. Pendanaan yang didapat dari pinjaman ke bank. Namun apa yang terjadi, pada 2020, Covid-19 masuk ke Indonesia , dan kita tidak tahu kapan selesai,” tutupnya.
Dalam kondisi pariwisata turun, para pengusaha berupaya memikirkan mempertahankan karyawan.
Akhirnya, pinjaman yang diarahkan untuk investasi usaha, habis untuk maintenance SDM.
Ketika border internasional dibuka, VoA dibuka mulailah pariwisata naik.
Masalah kembali muncul, ketika kunjungan meningkat.
Produk pariwisata di Bali khususnya hotel tidak siap menerima tamu.
Sehingga akomodasi yang beroperasi hanya 40%, 50%, dan sekarang meningkat 60%.
Dari sisi biaya operasional sudah mulai membebani baik listrik, air, karyawan.
Sementara kunjungan tahun ini diprediksi hanya 2 juta wisman, masih jauh dari normal sebelum pandemi yang mencapai 6,3 juta.
Artinya pariwisata belum mampu memulihkan ekonomi Bali. Dampaknya terhadap utang-utang yang diambil 2019 atau sebelumnya, belum ada jalan keluar.
“Kami dari pemerintah, PHRI, dan pelaku usaha yang lain hanya mampu memperjuangkan relaksasi hanya sampai Maret 2023. Sedangkan perjuangan kita agar relaksasi bisa sampai 2025 masih perlu perjuangan. Tapi kalau relaksasi diperpanjang sampai 2025 apa akan menyelesaikan persoalan? Tidak akan, karena produk yang kita jual tidak layak,” bebernya.
Namun ketika hutang bisa ditunda, muncul persolan lagi yaitu aktivitas pariwisata dan operasional hotel memerlukan modal kerja, maka dari itu perlu soft loan dengan bunga ringan.
“Utang ditunda, softloan diberikan, belum juga mampu menyelesaikan persoalan karena tiket mahal bahkan tiket dari Australia ke Bali lebih mahal daripada dari Australia ke Thailand,” bebernya.
Ia berharap dari forum ini sinergi antara kebutuhan supply dan kebutahan demand (wisatawan) dapat menemukan titik terang. (bp)
