Pemerintahan

Pos Anggaran Pendidikan 20 Persen, PGRI Tabanan Ngeluh Genteng Bocor

MASIH BERKUTAT DI URUSAN FASILITAS: Komisi IV DPRD Tabanan menerima keluhan jajaran pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tabanan, Rabu, 22 Juni 2022.

 

TABANAN.Balipolitika.com– Komisi IV DPRD Tabanan kedatangan tamu istimewa, Rabu, 22 Juni 2022. Mereka adalah jajaran pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tabanan. Sayangnya, bukan prestasi yang dibawa, melainkan kabar duka, yakni amor ring acintya-nya sejumlah fasilitas di Gedung PGRI Tabanan.
Kepada wakil rakyat, para guru tersebut juga berkeluh-kesah selain masalah kondisi kantor organisasi guru satu-satunya ini yang sangat tidak representative.
Yakni soal penerapan Kurikulum Merdeka Belajar yang disebut akan menjadi kendala bagi guru yang masih terbiasa dengan kurikulum 2013.
Ketua PGRI Tabanan, Dewa Sarjana diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana bersama Sekretaris Komisi Ni Made Rahayuni, dan anggota Ida Ayu Candrawati.
Dewa Sarjana juga mengungkapkan fakta miris. Ujarnya dari 4.100 guru di Tabanan yang masuk organisasi baru sekitar 2.500 orang.
Dari jumlah ini sebanyak 1.800 orang yang rutin membayar iuran yang jumlahnya sangat kecil, yakni Rp 6.000 per bulan.

“Selain keberadaan bangunan gedung PGRI yang sudah tidak representatif lagi karena mengalami kerusakan. Kondisi gedung rusak, agar bisa diperbaiki,” ucapnya memohon.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana mengaku pihaknya sangat mendukung posisi strategis PGRI Tabanan. “Kami mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan PGRI dalam menumbuhkan masa depan bangsa, yakni cita-cita bangsa kita,” tandasnya.

Wastana juga merespons keluhan gedung bocor yang menghambat proses pengembangan profesi guru, namun tidak memberikan penegasan kapan gedung PGRI yang rusak akan diperbaiki.
Wastana hanya menekankan adanya kajian yang jelas di masing-masing sekolah agar pihaknya bisa mengajukan anggaran ke pusat. “Sehingga bisa kita kejar ke pusat dalam merencanakan dan mengusulkan anggaran untuk mengakomodir program tersebut,” pesannya.

Ditambahkannya sistem pendidikan menyambut kurikulum Merdeka Belajar ini berbasis elektronik dengan semangat baru menuju Tabanan Era Baru.

“Sebagai fungsi pengawasan kami di Komisi IV mendorong pelaksanaan ini karena anggaran pusat 20 persen diberikan untuk pendidikan dan kesehatan. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kebebasan siswa dalam mengecam pendidikan dengan peningkatan profesi guru oleh PGRI. (lit/bp)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker