Pemerintahan

Suwirta Akui Kewalahan Tangani Kemiskinan di Klungkung.

DAMPAK COVID-19: Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta mengaku harus menyisir banyak pos anggaran akibat pandemi Covid-19 dalam Rapat Paripurna Ranperda tentang Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023 di Kantor DPRD Klungkung, Senin, 20 Juni 2022.

 

SEMARAPURA.Balipolitika.com– Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta merinci perubahan RPJMD dilakukan Pemkab Klungkung karena perubahan nomenklatur OPD untuk diselaraskan dengan pusat.

Termasuk sasaran yang harus direvisi lantaran pengaruh pandemi Covid-19.

“Ada sasaran yang harus direvisi. Misal saja kemiskinan yang sebelumnya ditargetkan kemiskinan 3 persen. Dengan kondisi saat ini, sulit itu tercapai. Mengingat dua tahun kami tidak bisa bekerja dengan maksimal karena fokus ke penanggulangan pandemi Covid-19,” katanya.

Melihat besarnya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, menurutnya pemulihan ekonomi dan penguatan UMKM menjadi program prioritas.

Hal tersebut diungkapkan saat DPRD dan Pemkab Klungkung menggelar Rapat Paripurna Ranperda tentang Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023 di Kantor DPRD Klungkung, Senin, 20 Juni 2022.

Rapat digelar merespons terbitnya beberapa kebijakan nasional dan perkembangan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan Kabupaten Klungkung.

Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom mengungkapkan, pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap kondisi daerah, terutamanya di bidang ekonomi.

Ke depan, program Pemkab Klungkung diharapkan mengarah ke pemulihan ekonomi, terutamanya keberpihakan terhadap UMKM.

“Melalui pembahasan ini, kami dorong pemerintah untuk genjot OPD (organisasi perangkat daerah) untuk masalah pemulihan ekonomi. OPD yang membidangi harus proaktif,” terangnya.

Mengikutkan produk UMKM Klungkung dalam pameran menurutnya salah satu strategi yang dapat ditempuh.

Bila biaya menjadi masalah, menurutnya OPD terkait dapat mendekatkan diri dengan perusahaan-perusahaan besar untuk menyertakan produk UMKM Klungkung saat mereka mengikuti pameran di luar negeri.

“Dan itu ada. Sekarang tergantung kesigapan OPD terkait menangkap peluang tersebut,” tandasnya. (lit/bp)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker