SAMPAIKAN INSPIRASI: Sejumlah alumni Sekolah Bali Mandara saat menyampaikan aspirasi agar eksekutif dan legislatif Provinsi Bali mempertahankan sekolah kaum marhaen yang terbukti meningkatkan derajat keluarga sangat miskin di Pulau Dewata.
DENPASAR, Balipolitika.com– Sekolah Bali Mandara tak henti-hentinya mengharumkan nama Indonesia, khususnya Provinsi Bali.
Teranyar, Sekolah Bali Mandara antarkan Provinsi Bali meraih Nominasi Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Nasional bersaing dengan 1.917 inovasi se-Indonesia.
Kabar bahagia bagi Pulau Dewata ini termuat dalam pengumuman nomor B/248/PP00.05/2022 yang ditandatangani Deputi Bidang Pelayanan Publik selaku Ketua Tim Sekretariat KIPP 2022, Diah Natalisa.
Proposal inovasi berjudul “Mencerdaskan Si Miskin Menjadi Generasi Emas” yang dikirim Pemerintah Provinsi Bali ini akan bersaing dengan inovasi Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Kalimantan Barat, Pemprov Kalimantan Timur, dan Daerah Istimewa Aceh.
Meski berulang kali mengharumkan nama Indonesia, khususnya Provinsi Bali di tingkat internasional, anehnya, Gubernur Bali, Wayan Koster bersikeras menghapus sistem pendidikan progresif khas Sekolah Bali Mandara. Keputusannya itu dinilai telah mengabaikan aspirasi publik.
“Jelas-jelas Gubernur Koster mengabaikan aspirasi publik. Dalam hal kebijakan SMAN Bali Mandara. Dia bukan seorang pemimpin yang baik untuk Bali,” kritik Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persadha Nusantara, Dr. Gede Suardana, Selasa, 21 Juni 2022.
Kriitik itu disampaikan oleh Suardana setelah ia mendapatkan kepastian bahwa Gubernur Bali, Wayan Koster tetap bersikukuh pada kebijakannya menghapus sistem pendidikan progresif sekolah yang sarat prestasi ini dan menjadikannya sekolah reguler.
Dr. Suardana menyesalkan Gubernur Koster mengabaikan kajian akademis tentang sekolah tersebut yang disampaikan oleh Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali dan alumni Sekolah Bali Mandara yang karena meraih beasiswa kini sudah tersebar di mana-mana. Salah satunya menjadi Tim Hukum Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, BA., M.B.A.
“Kajian ini diharapkan memberikan perspektif dari sudut pandang berbeda dengan harapan gubernur mengambil keputusan yang komprehensif. Tapi nyatanya diabaikan begitu saja. Ia telah mengambil keputusan yang salah,” kritik mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng ini.
Dr. Suardana pun tak segan mengkritik Gubernur Koster tidak aspiratif. Tak membawa nilai-nilai demokratis sesuai jargon partainya.
“Dia tidak aspiratif. Kritik dan masukan tidak hanya dari FKPP dan alumni, namun tokoh pendidikan dan akademisi. Publik pun meyakini kebijakannya keliru. Namun semua dianggap angin lalu,” kata Suardana.
“Tidak bisa dibayangkan, pemimpin dari partai dengan mengusung jargon wong cilik tetapi membunuh mimpi anak-anak marhaen. Sebuah paradoks bagi masa depan Bali,” kritiknya.
Dr. Suardana mengingatkan bahwa kebijakan menghapus sistem pendidikan progresif khas Sekolah Bali Mandara yang terbukti ampuh mengentaskan kemiskinan di Indonesia, khususnya Provinsi Bali ini akan diingat oleh publik dalam waktu lama. Tak hanya publik di Provinsi Bali, Indonesia, melainkan juga internasional.
“Jangan remehkan doa anak-anak miskin. Jangan abaikan pakrimik masyarakat Bali. Jangan abaikan perasaan masyarakat,” ingatnya.
Dengan keputusan tersebut, SMA/SMK Negeri Bali Mandara akan melakukan penerimaan siswa baru secara reguler sama seperti sekolah negeri lainnya di Bali, mulai Rabu, 22 Juni 2022. (bp)
