MARI BERPIKIR BIJAK: Koordinator Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara Dr Gede Suardana respons pernyataan I Dewa Gede Ngurah Swastha yang bernuansa menghasut tidak mewakili sikap MDA) Bali.
DENPASAR, Balipolitika.com- Koordinator Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara, Dr. Gede Suardana menegaskan bahwa pernyataan I Dewa Gede Ngurah Swastha yang bernuansa menghasut lebih bersifat pribadi dan tidak mewakili sikap Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.
“Pernyataan dia lebih bersifat pribadi dan tidak mewakili MDA Bali karena apa yang ia sampaikan berbeda dengan sikap resmi MDA dan PHDI Bali dalam menyikapi persoalan sampradaya,” kata Koordinator Aliansi Bhinneka Hindu Dharma Dr. Gede Suardana. Aliansi ini terdiri dari DPP Persadha Nusantara, Forum Alumni KMHDI Bali, KMHDI Bali, dan DPD Prajaniti Indonesia Provinsi Bali.
Dr. Suardana menyatakan bahwa pernyataan Ida Dewa Gede Ngurah Swasta dengan narasi dan diksi demarkasi, identifikasi, colek pamor, dan keluar dari Bali sangat bersifat pribadi serta sama sekali tidak mencerminkan sikap MDA Bali.
Menurut Dr. Suardana, sikap lembaga keumatan PHDI dan MDA yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Nomor 106 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya di Bali lebih mengedepankan cara-cara dialog, humanis, kerukunan, kedamaian, dan penegakan hukum.
“Sedangkan cara yang digunakan oleh Saudara I Dewa Gede Ngurah Swastha sangat tidak produktif karena bernuansa menghasut dan provokatif berbeda dengan sikap lembaga keumatan PHDI dan MDA,” jelas Dr. Suardana.
Dr. Suardana menambahkan, jika Ida Dewa Gede Ngurah Swasta ingin menggunakan cara-cara yang berbeda, sebaiknya menanggalkan jabatan sebagai Ketua MDA Bali.
“Dengan jabatannya sebagai Ketua Dharma Kertha, rasanya ia lebih cocok menggunakan caranya tersebut bersama PHDI MLB,” kata Dr. Suardana.
Dr. Suardana pun berharap agar MDA Bali, kabupaten/kota, serta masyarakat tidak mempercayai dan mengikuti atau mengindahkan pernyataan yang bersangkutan.
“Kita tidak boleh mempercayai ucapan pejabat yang dia sendiri tidak mengakui omongannya dan namanya sendiri yang ada di kartu identitas dan surat menyurat lainnya,” kata Dr. Suardana.
“Itu pendapat saya. Tapi kalau dia takut mengakui sikap sendiri, maka tunjukkan keputusan hasil Paruman Bendesa Adat se-Bali yang memutuskan memeriksa orang yang mau sembahyang dan meminta enyah keluar Bali sebagai sebuah keputusan. Pasti tidak ada karena para Bendesa Adat sangat taat dengan tata krama dan awig-awig,” Dr. Suardana menambahkan.
“Dewa Swastha kan tidak pernah jadi Bendesa sehingga tidak paham. Setahu saya dia hanya pernah menjadi ketua umum LSM Hindu yang organisasinya di mana anggota dan pengurusnya isinya hanya dirinya sendiri saja,” imbuh Dr. Suardana. (bp)
