TINGKATKAN KUALITAS: Kepala OJK Regional VIII Bali-Nusra Giri Tribroto dalam pelatihan penguatan proses legal, etika bisnis, dan digitalisasi digelar BPR Kanti, Kamis (14/4/2022) di Pusat Pelatihan BPR Sukawati Pancakanti, Batubulan, Gianyar.
GIANYAR, Balipolitika.com– Kepala OJK Regional VIII Bali-Nusra Giri Tribroto mengatakan saat ini BPR di Bali masuk dalam kategori sehat. Restrukturisasi, perpanjangan kredit dan keringanan-keringanan lainnya sehingga kredit nasabah masuk dalam kategori lancar.
“Namun untuk tetap eksis perlu ada peningkatan baik SDM, terutama digitalisasinya. Sebab ke depan semua bisnis mengarah ke sana. Kalau gak berubah maka tak ada daya saing dan ini bisa menjadi suatu permasalahan,” ujar Giri Tribroto saat acara Pelatihan Nasional “Penguatan Proses Legal, Etika Bisnis, dan Digitalisasi BPR atau Koperasi” yang digelar BPR Kanti, Kamis (14/4/2022) di Pusat Pelatihan BPR Sukawati Pancakanti Batubulan Gianyar.
Giri Tribroto juga minta pelatihan-pelatihan ini agar terus dilakukan sehingga BPR siap melakukan perubahan sehingga kinerjanya semakin lancar dan meningkat.
Sebagai otoritas dan regulator, dikatakan OJK juga sudah menyiapkan perangkat kebijakan dan peraturannya. OJK juga selalu membuka diri untuk berkolaborasi. Bukan hanya kepada industri, tetapi OJK juga siap membuka diri atau berkolaborasi dengan regulator lainnya.
Pentingnya pelatihan dan digitalisasi ini juga disampaikan Sekretaris Perbarindo Made Suarja. “Dengan digitalisasi pelayanan menjadi lebih akurat dan lebih cepat. Oleh karena itu digitalisasi ini wajib dilakukan. Kami di organisasi juga akan lakukan secara kolektif,” ujarnya. Suarja juga menegaskan di masa pandemi ini semua BPR di Bali masih utuh dan berjalan dengan baik. Meski demikian, ia menekankan BPR harus terus berbenah untuk penguatan daya saing dan pemberian pelayanan.
Sementara Dirut BPR Kanti Made Arya Amitaba mengatakan BPR bisa tetap eksis sangat tergantung dari pelayanan dan produk yang bisa memberi manfaat bagi nasabahnya.
Amitaba menambahkan melalui pelatihan nasional yang rutin digelar diharapkan dapat meningkatkan kepedulian pengelola BPR dan koperasi mengenai pentingnya penguatan kemampuan dalam menangani proses legal, melaksanakan etika bisnis dan digitalisasi. “Saya ingin keberadaan BPR Kanti dirasakan manfaatnya baik oleh lembaga keuangan maupun masyarakat,” tambahnya. (lit/bp)
