KORBAN KONTEN NEGATIF: Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jadi sasaran tembak terbanyak konten negatif yang melanggar aturan kampanye jelang hari coblosan Rabu, 14 Februari 2024 mendatang.
DENPASAR, Balipolitika.com- Dalam posisi meraih elektabilitas alias tingkat keterpilihan paling tinggi untuk dipilih menduduki suatu jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024, Rabu, 14 Februari 2024 mendatang, paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jadi sasaran tembak konten negatif berupa ujaran kebencian, hoaks, dan politisasi SARA.
Temuan tersebut diungkapkan oleh Komisioner Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H.
Pertama, ujaran kebencian sesuai Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kedua, konten hoaks sesuai Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ketiga, dugaan pelanggaran pemilu sesuai Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 292, Pasal 304, Pasal 306 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
“Berdasarkan jenis pelanggaran tersebut, ujaran kebencian sebanyak 78 konten, hoaks sebanyak satu konten, dan politisasi SARA sebanyak satu konten,” jelas Lolly.
Sebaran terbanyak konten ini terjadi di Facebook (38 akun) dan Instagram (31 akun). Sisanya, sebaran konten tersebut ditemukan lewat 8 akun X, 2 akun TikTok, dan 1 akun YouTube.
Berdasarkan temuan Bawaslu ini, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjadi sasaran dari 25 konten yang diduga melanggar itu.
Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menjadi pihak yang disasar paling banyak, yakni 43 konten.
Sedangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, disasar lewat 9 konten.
“Terdapat tiga konten yang menyasar ke penyelenggara pemilu,” ujar Lolly.
Bawaslu akan menyusun kajian laporan hasil pengawasan siber dan bakal langsung meminta agar konten tersebut diturunkan guna mencegah dampak negatif dari sebaran konten pelanggaran tersebut.
“Terhadap temuan di atas, Bawaslu telah melayangkan permohonan pembatasan akses konten kepada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo RI melalui Surat Nomor 38/PM.00/KB/12/2023 tanggal 10 Desember 2023,” ungkap Lolly.
“Dalam masa kampanye yang tersisa, Bawaslu mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aduan melalui email, hotline 08119810123, posko aduan masyarakat di kantor pengawas pemilu, dan laman portal Jarimu Awasi Pemilu,” tuturnya. (tim/bp)
