Ekbis

Kepesertaan BP Jamsostek Bali “Rontok”

EFEK PANDEMI: Nelayan tetap tersenyum meskipun dalam kondisi sulit akibat terjangan pandemi Covid-19. 

 

DENPASAR, BaliPolitika.Com- Penyerahan simbolis klaim dan kartu peserta 17.078 nelayan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kematian BPJS Ketenagakerjaan Program Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan (GNL) BPD Bali berlangsung di Kantor Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), Pelabuhan Benoa, Jumat (9/12/2021) pagi. BPJS Ketenagakerjaan yang sejak akhir 2019 secara resmi menggunakan call name BPJAMSOSTEK ikut dalam acara seremonial tersebut.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainuddin mengatakan sumbangsih pihaknya merupakan wujud pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No.2 Tahun 2021. BPJS bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat amanat agar para pekerja di sektor kelautan terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaannya. “Hari ini awal untuk Indonesia lebih luas. Tapi yang pertama ini kolaborasi dulu dengan Bank BPD Bali. Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan para nelayan,” ucap Zainuddin ditemui langsung di Kantor ATLI, Pelabuhan Benoa, Jumat (9/12/2021) pagi. 

Ditinjau dari aspek regulasi, Zainuddin menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sudah mengeluarkan aturan dimaksud. BPJS Ketenagakerjaan menargetkan tahun 2022 menjangkau 1,7 juta nelayan di seluruh pelosok tanah air. 

“Peserta kami hari ini 52 juta, aktifnya 32 juta. Nelayan adalah bagian dari prioritas. Khusus perusahaan, kepesertaannya sudah bagus. Tinggal digenjot masalah kepatuhan seperti pelaporan gaji harus benar. Terus pelaporan tenaga kerja biasanya kontrak atau harian harus jelas. Sekarang tugas kami adalah bagaimana memperbesar perlindungan coverage di sektor informal dan UKM. Informal dimaksud seperti nelayan, petani, dan lain-lain,” ungkapnya. 

Zainuddin mengatakan karena diterpa pandemi berkepanjangan UKM di Provinsi Bali terdampak luar biasa. Karena pariwisata Bali jatuh, ribuan UKM terimbas. Hal ini menyebabkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Pulau Dewata turun drastis. Dari 400 ribu kepesertaan di tahun 2019, kini tinggal 350 ribu. Yang masuk keluar hampir sekitar 100 ribu kepesertaan berkurang. 

“Kalau perusahaan, tentu ini (kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, red) merupakan kewajiban perusahaan. Khusus untuk pekerja rentan, kami harus berkolaborasi. Seperti hari ini Bank BPD Bali menyalurkan CSR-nya. Yang lain merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengalokasikan APBD-nya. (bp) 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker