QUALITY TOURISM: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pariwisata bertemakan “Strategi Optimalisasi Kunjungan dari Kantong Wisman Potensial untuk Mendorong Daya Ungkit Pariwisata Bali”.
DENPASAR, Balipolitika.com– Tourist levy atau pungutan retribusi Rp150.000 per kepala bagi wisatawan asing yang diterapkan sejak Rabu, 14 Februari 2024 mengacu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta Pasal 8 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.
Tourist levy ini diharapkan berimbas pada kualitas dan kenyamanan sektor pariwisata Pulau Dewata.
Mewujudkan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pariwisata bertemakan ”Strategi Optimalisasi Kunjungan dari Kantong Wisman Potensial untuk Mendorong Daya Ungkit Pariwisata Bali”.
Penyelenggaraan FGD secara garis besar membahas upaya dalam mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata mancanegara (wisman) dari kantong wisman potensial, yakni Australia, Tiongkok, dan India, yang merupakan tiga negara penyuplai wisman terbanyak ke Bali.
FGD menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Deputi Chief Mission KBRI Beijing, Parulian Silalahi; Minister Counsellor KBRI New Delhi, Hanafi Athena; Minister Counsellor KBRI Canberra, Gunarmand Nainggolan; Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 Asia-Pasifik Kemenparekraf, Wisnu Sindhutrisno; Vice President CSR BCA, Nona Faletta Aryuni; dan Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.
Berdasarkan amatan dari Perwakilan RI di ketiga negara tersebut, Bali masih menjadi primadona bagi wisman Australia, Tiongkok, dan India.
Kendati demikian terdapat pergeseran preferensi wisman pasca pandemi yang patut perlu diantisipasi salah satunya dengan melakukan penyesuaian terhadap paket-paket wisata yang ditawarkan sehingga tetap sesuai dengan permintaan pasar, seperti preferensi wisman Tiongkok bergeser dari culture dan experience tourism menjadi event tourism.
FGD yang dihadiri oleh dinas pariwisata Kabupaten/Kota se-Bali dan asosiasi di bidang pariwisata juga membahas isu pariwisata Bali terkini yakni terkait dengan penerapan tourist levy dan infrastruktur untuk mendukung mobilitas.
Berkaitan dengan kelancaran implementasi tourist levy penting untuk melakukan sosialisasi secara luas guna memastikan bahwa wisman paham terkait kebijakan baru ini dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala termasuk penyiapan kebijakan untuk pemanfaatan dana yang terkumpul.
Sementara itu, untuk meningkat kenyamanan mobilitas wisatawan dalam jangka panjang perlu diakselerasi pembangunan akses transportasi massal seperti Lintas Rel Terpadu (LRT).
Arah pariwisata Bali ke depan diharapkan lebih fokus pada quality tourism.
Quality tourism tidak melulu identik dengan kunjungan wisman high end, namun terkait upaya untuk meningkatkan length of stay wisatawan dan menciptakan branding Bali yang positif agar terjadi kunjungan yang berulang.
Untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali, perlu didorong event atau atraksi yang memiliki story telling dan konsep berkelanjutan.
Selain itu dukungan kemudahan bertransaksi non tunai lintas batas, tersedianya konektivitas langsung dari negara kantong wisman dan promosi yang efektif merupakan daya dorong untuk meningkatkan kunjungan.
Pengembangan desa wisata juga dinilai menjadi salah satu langkah alternatif potensial daya tarik wisatawan untuk mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali.
Desa wisata memiliki keunggulan karena mengangkat nilai-nilai kebudayaan lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar termasuk pengembangan UMKM.
Kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, dan lain-lain juga sangat esensial dalam mendorong pariwisata berkualitas.
Beberapa poin penting untuk pengembangan pariwisata Bali ke depan yaitu pengembangan pariwisata di Bali harus dilakukan dalam kerangka keberlanjutan dan inklusif.
Kedua, diperlukan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, dan lain-lain untuk mendorong pariwisata Bali yang seimbang alam dan budayanya.
Ketiga, mendorong diversifikasi produk-produk pariwisata seperti wellness & health tourism termasuk event-event budaya yang unik dan dapat meningkatkan length of stay wisman.
Hal yang tidak kalah penting untuk meningkatkan citra pariwisata berkualitas adalah komitmen pemerintah daerah dan pihak berwenang untuk memberikan jaminan bahwa daerah tujuan wisata di Bali aman dan nyaman bagi seluruh wisatawan. (bp/ken)
