TRANSPARAN: Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry dalam webinar “Pemajuan LPD dari Aspek Regulasi, Kelembagaan, dan Keuangan” Jumat (20/8/2021) di Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Bali.
DENPASAR, BaliPolitika.Com- DPD 1 Golkar Bali konsisten melakukan upaya menghindarkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dari jurang kebangkrutan. Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPD Partai Golkar Provinsi Bali dalam webinar “Pemajuan LPD dari Aspek Regulasi, Kelembagaan, dan Keuangan” Jumat (20/8/2021) di Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Bali berhasil merumuskan bahwa kebangkrutan ini bisa dihindari dengan cara meningkatkan profesionalisme pengelolaan LPD sebagai lembaga sosial, ekonomi, dan religius.
37 tahun berdiri, LPD di Bali tidak sedikit yang menghadapi persoalan. Mulai dari pengelolaan yang tidak profesional, sejumlah penyimpangan, hingga berujung bangkrut atau kolaps. Ada juga LPD yang menghadapi permasalahan hukum karena digugat nasabahnya. Berangkat dari fakta dan permasalahan empiris yang dihadapi LPD di Bali, DPD Partai Golkar Provinsi Bali menaruh perhatian serius terhadap upaya memajukan dan menguatkan LPD. Salah satu upaya itu melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPD Partai Golkar Provinsi Bali menggelar webinar dengan topik, “Pemajuan LPD dari Aspek Regulasi, Kelembagaan, dan Keuangan” pada Jumat (20/8/2021) bertempat di Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Bali.
Webinar kali ini mengundang beberapa narasumber baik offline maupun online. Di antaranya Ketua BKS-LPD Bali Nyoman Cendikiawan dari aspek filosofi dan kelembagaan, peneliti LPD Dr. I Nyoman Sukandia, S.H., M.H., dari aspek yuridis, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udaya Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E., M.M., Ak., dari aspek ekonomi sosiologis, dan Ketua Bakumham Golkar Bali Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati menyampaikan fakta dan persoalan empiris LPD di Bali.
Webinar ini dipandu moderator Dewa Made Suamba Negara yang juga Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Provinsi Bali. Hadir pula Ketua Panitia Webinar I Made Bandem Dananjaya, S.H., M.H., Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali Wayan Rawan Atmaja, serta Pengurus Bakumham Golkar Bali.
Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry mengatakan pendirian LPD yang diprakarsai Gubernur Bali Prof. Ida Bagus Mantra (almarhum) pada tahun 1984 ditujukan untuk mendukung desa adat. LPD didirikan sebagai lembaga keuangan di desa adat yang harus dikelola mengikuti perkembangan zaman. Sugawa Korry menegaskan LPD didirikan untuk menopang desa adat. Kekuatan desa adat sangat dipengaruhi oleh eksistensi dan keberhasilan pengelolaan LPD. Faktanya LPD yang berhasil akan memperkuat desa adat dan begitu sebaliknya.
“LPD yang sehat dan kuat bermuara pada kuatnya desa adat dan kuatnya masyarakat Bali,” tegas Sugawa Korry.
Dalam perjalanannya, banyak LPD maju, namun tak sedikit pula yang gulung tikar. Untuk kembali menguatkan dan memajukan LPD di Bali, Golkar Bali menggali pemikiran dan masukan dari para pakar, stakeholder terkait dalam webinar. Hasil webinar ini akan dirumuskan menjadi buku dan akan digelar webinar sekali lagi membedah materi buku tersebut. Lalu hasil finalnya akan diberikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, MDA, para pengelola LPD di Bali dan instansi serta stakeholder terkait lainnya. (bp)
