MANAJEMEN UANG: Lembaran uang pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000.
DENPASAR, BaliPolitika.Com– Diawali dengan pembentukan 8 Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) tahun 1984 silam, kini LPD di Bali berkembang pesat menjadi 1.436 unit. Asetnya pun luar biasa, yakni ditaksir mencapai Rp 23 triliun pada tahun 2020. Namun, tidak semua LPD di Bali sehat.
Fakta ini diungkapkan Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati, S.Sos., S.H., M.SI, Selasa (17/8/2021). Dalam jumpa pers persiapan webinar bertajuk “Pemajuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam Aspek Regulasi, Kelembagaan, dan Keuangan” pada Jumat (20/8) mendatang, Srikandi Golkar asal Kabupaten Jembrana itu membuka data Pansus LPD DPRD Provinsi Bali yang menyebutkan bahwa dari total 1.433 LPD hingga 2015, tidak semuanya berkembang dengan baik.
“Tercatat sebanyak 158 LPD (11,03 persen) di Bali justru dinyatakan bangkrut karena sudah tidak beroperasi lagi. Dari jumlah tersebut, LPD yang bangkrut paling banyak terdapat di Kabupaten Tabanan, yakni mencapai 54 LPD. Disusul Kabupaten Gianyar 31 LPD, Buleleng 25 LPD, Karangasem 24 LPD, Badung dan Bangli masing-masing 8 LPD, Klungkung 4 LPD dan Jembrana 1 LPD. Sementara di Kota Denpasar tidak ada LPD yang dinyatakan bangkrut,” ucapnya.
Sri Wigunawati menambahkan, Pansus LPD DPRD Bali juga menemukan 38 LPD (2,65 persen) yang masuk kategori tidak sehat. Khusus untuk LPD tak sehat ini, Gianyar menjadi urutan pertama dengan 15 LPD, disusul Tabanan 8 LPD, Buleleng 6 LPD, Badung 4 LPD, Karangasem dan Bangli masing-masing 2 LPD, serta 1 LPD tidak sehat di Klungkung.
“Khusus untuk LPD yang dinyatakan sehat jumlahnya mencapai 909 LPD (63,43 persen) dengan rincian 188 LPD di Tabanan, 142 LPD di Gianyar, 118 LPD di Buleleng, 107 LPD di Karangasem, 99 LPD di Bangli, 86 LPD di Klungkung, 79 LPD di Badung, 60 LPD di Jembrana, dan 30 LPD di Kota Denpasar,” bebernya. (tim/bp)
