JANGAN DIKORUPSI LAGI: Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo perintahkan menteri kerja cepat dan tepat
JAKARTA, BaliPolitik.Com- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan keterangan resmi terkait perkembangan terkini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai 3 hingga 20 Juli 2021. Berdasarkan hasil evaluasi, diputuskan PPKM Darurat ini diperpanjang hingga 25 Juli 2021 sembari melihat perkembangan kasus. Jika menurun, maka status PPKM Darurat secara bertahap akan dikendorkan dan masyarakat kembali hidup normal berbekal protokol kesehatan Covid-19.
Jokowi mengajak semua pihak bekerja sama dan bahu-membahu melaksanakan PPKM Darurat agar kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. Tegasnya, semua pihak harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Termasuk melakukan isolasi terhadap yang bergejala dan memberikan pengobatan sedini mungkin.
“Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan gejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket,” ungkapnya.
Lalu bagaimana dengan bantuan untuk masyarakat yang terdampak? Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, Presiden Jokowi menyebut pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 55,21 Triliun. Perlindungan sosial ini diwujudkan melalui bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik.
Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro. “Saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa, untuk bersatu padu melawan Covid-19 ini. Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19 dan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” harapnya. (tim/bp)
