Pemerintahan

Terancam Tak Bisa Bayar Gaji, Badung Optimis Ngemis ke Pusat

MANGUPURA, BaliPolitika.Com- Besar pasak daripada tiang cocok disematkan pada Kabupaten Badung di masa pandemi Covid-19. Biasa menghambur-hamburkan uang untuk program yang tidak mendesak, kini eksekitif Bumi Keris hanya bisa gigit jari. Ketua Komisi III DPRD Badung, Putu Alit Yandinata bahkan memprediksi Badung hanya akan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 1,3 Triliun tahun ini dari pengeluaran minimal sebesar Rp 2,5 Triliun. Menariknya, PAD perkiraan maksimal Rp 1,3 T ini tak cukup untuk bayar gaji pegawai sebesar Rp 1,5 T.

Menampik hal tersebut, Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa menyebut sumber anggaran untuk belanja pegawai khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dari PAD. Akan tetapi sebagian berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) pusat yang pada tahun anggaran 2021 Badung mendapatkan Rp 338 miliar. “Perlu diingat untuk belanja pegawai tidak hanya bersumber dari PAD, tapi juga dari dana pusat yaitu DAU,” ujarnya. 

Untuk tahun anggaran Tahun 2022 ada kemungkinan pusat akan memberikan DAU yang lebih besar. Di mana perhitungan DAU berdasarkan kondisi kapasitas fiskal dua tahun sebelumnya (tahun 2020). “Dari perhitungan dan formulasi kapasitas fiskal tahun 2020, celah fiskal kita positif. Artinya DAU yang diberikan akan lebih besar. Dari perhitungan kami, kita bisa mendapatkan hingga 800 miliar lebih. Jika ini terealisasi, tentunya akan menutupi sebagian besar belanja pegawai kita,” terangnya.

Dari segi PAD, pejabat asal Pecatu ini mengungkapkan, kondisi pendapatan memang sangat jauh dibandingkan kondisi normal saat sebelum pandemi. Tapi setidaknya masih masih setoran ke kas daerah. Data dari Bapenda Badung, hingga 5 Mei 2021, realisasi dari pajak mencapai Rp 301,4 miliar lebih. Jika dirata-ratakan Rp 75 miliar PAD dari pajak saja. “Kita kembali patut bersyukur masih ada sumber PAD meski nilainya kecil,” imbuhnya. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat Badung untuk senantiasa berdoa agar pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga kondisi pariwisata yang menjadi penunjang utama pendapatan daerah kembali seperti sediakala. (bp)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker