MANGUPURA, BaliPolitika.Com- Melansir data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pendapatan Kabupaten Badung mencapai Rp 5,4 triliun pada tahun 2019. Angka tersebut mengukuhkan Bumi Keris Badung sebagai salah satu kabupaten terkaya di Indonesia. Namun, baru setahun terdampak pandemi Covid-19, Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Sunarta menyebut Badung tidak kaya.
Pernyataan itu diutarakannya saat DPRD Badung bersama pihak eksekutif yang diwakili oleh Bappeda membahas rancangan awal Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) tahun 2021 hingga 2026, Senin (3/4/2021) lalu. Sejumlah masukan disampaikan anggota Dewan Badung untuk melengkapi rancangan awal RPJMD-SB tersebut.
Sunarta mengatakan adasejumlah masukan soal rancangan awal RPJMD-SB. “Pada prinsipnya dengan adanya pandemi Covid-19 ini, kita banyak diberi pelajaran. Anggota dewan pun memberikan masukan berupa pengembangan di sektor pertanian seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi II, I Gusti Anom Gumanti dan Ketua Komisi IV, Made Sumerta, yakni untuk memperkuat sektor pertanian lahan kering dan pertanian dalam arti luas,” ujarnya.
Anggota dewan yang juga Bendesa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi ini menyebut pentingnya diversifikasi pendapatan. “Badung itu tidak kaya. Kita hanya punya saham yang menghasilkan hanya di BPD Bali. Selain itu aset di perusahaan daerah penghasilannya juga tidak seberapa. Jadi kami pertegas lagi Badung itu tidak kaya. Hanya pendapatannya tinggi di saat tertentu. Salah satu di saat pariwisata tidak mengalami guncangan,” bebernya.
Secara tersirat, Sunarta menegaskan pilihan bergantung pada sektor pariwisata penuh risiko. Pasalnya, pariwisata adalah sensitif income. “Pendapatan yang sensitif dari keadaan isu-isu keamanan dan kesehatan. Seperti saat ini, Covid-19, sampah, teroris sangat cepat memengaruhi sektor pariwisata. Penagihan pajak secara intensif kita akui sudah baik, tapi diversifikasi sumber pendapatan perlu dikembangkan dan Badung memiliki potensi lain pendapatan tersebut,” pungkasnya. (bp)
