KLUNGKUNG, BaliPolitika.Com- Laporan hasil kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Klungkung jarang sampai dan diterima DPRD Klungkung. Terungkap, justru masyarakatlah yang kerap melaporkan hasil kinerja OPD Klungkung yang dinilai cenderung kurang tepat. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar DPRD Klungkung bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP), Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung di Kantor DPRD Klungkung, Senin (3/5/2021).
Anak Agung Gde Anom, Ketua DPRD Klungkung menjelaskan salah satu fungsi legislatif adalah pengawasan dalam penggunaan APDB. Ungkapnya, selama ini Dewan Klungkung melihat tidak semua kegiatan yang dilakukan OPD dilaporkan. “Ada beberapa dilaporkan. Tetapi tidak semuanya. Semestinya kan ada tembusan kami di sini,” ujarnya.
Imbuhnya, selama ini banyak kegiatan yang pelaksanaannya dilaporkan masyarakat ke DPRD Klungkung. “Kegiatan-kegiatan yang ada kami awasi saat akan dimulai hingga akhir. Karena banyak pekerjaan saluran irigasi contohnya berada di pelosok. Dan itu susah pengawasannya kalau kami tidak diberi tahu,” tandasnya.
Terkait hal itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Klungkung, Luh Ketut Ari Citrawati berterima kasih atas perhatian DPRD Klungkung. Ia mengatakan hal itu akan ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Klungkung, I Made Jati Laksana mengaku sudah menugaskan kabid-kabidnya untuk meneruskan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) proyek pembangunan di Klungkung ke DPRD Klungkung. Bila ternyata ada yang terlewat, pihaknya akan mengingatkan kabid-kabidnya kembali. (bp)
