DENPASAR, BaliPolitika.Com- Keinginan masyarakat punya baju baru di masa pandemi Covid-19 yang memicu 1,2 juta pengangguran di Bali sebentar lagi akan diwakilkan oleh wakil rakyat yang duduk di DPRD Bali. Meski APBD Bali 2021 dipangkas “gila-gilaan” untuk penanggulangan Covid-19, Sekretariat DPRD Bali ternyata tetap merencanakan pengadaan seragam dan atribut anggota dewan.
Tercatat dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lpse.baliprov.go.id angka sebesar Rp 883.160.000 dengan kode tender 9715033. Tertera pula anggaran belanja barang pakai habis belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Bali dengan nilai pagunya. Sementara nilai HPS paket sebesar Rp 805.525.000. Biaya yang digunakan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2021. Angka itu untuk seragam baru 55 anggota DPRD Bali berupa pakaian sipil lengkap (PSL) 2 stel, pakaian sipil resmi (PSR) 2 stel, dan pakaian sipil harian (PSH) 2 stel.
Selain baju dinas yang diterima tiap tahun, wakil rakyat yang duduk di DPRD Bali juga akan mendapatkan pakaian adat. Pengadaan atribut berupa name tag, pin DPRD, dan peci juga dianggarkan lewat APBD.
Merespons hal tersebut, Srikandi Partai Nasional Demokrat (NasDem) asal Buleleng, Luh Putu Nopi Seri Jayanti mengaku hanya bisa mengurut dada. Dalam situasi kasus penularan Covid-19 yang kini mencapai di atas 27 ribu kasus dengan korban meninggal per Sabtu (6/2/2021) sebanyak 719 orang, ia menilai tak semestinya baju dinas itu dianggarkan mengingat masih banyak hal lebih penting yang mendesak.
“Lagi rame anggaran baju hampir semiliar. Sedih lihatnya. Di saat masyarakat cuci pakai masker Rp 3.000-an, cari uang susah buat makan, tetapi mereka tetap dan HARUS menerima kenyataan (wakil rakyat dapat baju gratis Rp 14,6 juta per orang, red). Dunia oh dunia,” ucapnya sedih. (bp)
