TABANAN, BaliPolitika.Com– Anak Agung Ngurah Panji Astika- I Dewa Nyoman Budiasa (Panji-Budi) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan nomor urut 2 sepakat dengan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kesadaran atas arahan presiden ke-7 Republik Indonesia yang tak pernah duduk sebagai anggota DPRD II, DPRD I, dan DPR RI ini mendorong Panji-Budi mempertanyakan terputusnya Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indoneia Sehat (JKN-KIS) sekitar 49 ribu masyarakat Tabanan dalam Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, Minggu (22/11/2020). Panji-Budi menilai merupakan kondisi yang menyesakkan hati di saat 49 ribu jaminan kesehatan warga hilang, Pemkab Tabanan justru menggelontorkan dana hibah sebesar Rp 54 miliar rupiah.
Panji-Budi menyebut angka 49.000 jaminan kesehatan warga yang tercecer merupakan data yang didapatkan oleh timnya di lapangan. Keduanya menilai untuk menjamin atau mengembalikan lagi JKN KIS 49.000 rakyat Tabanan yang diputus oleh BPJS sebenarnya hanya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 36 miliar rupiah. “Saya melihat ada perubahan APBD Tabanan dan Pemerintah Tabanan justru menggelontorkan hampir Rp 54 miliar anggaran untuk dana hibah. Jadi dana hibah ini dianggap lebih penting dari 49.000 rakyat Tabanan yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan? Bagi kami, kesehatan adalah prioritas utama karena merupakan salah satu instrumen untuk menaikkan indeks pembangunan manusia. Ke depan, kalau Panji-Budi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, kami mempunyai program minimal di awal tahun (2021, red) kami akan mengeluarkan sekitar 50 ribu Kartu Tabanan Sehat untuk mengcover 49.000 masyarakat yang tidak dijamin lagi asuransi kesehatannya. Selain itu, Panji-Budi juga akan mengeluarkan asuransi untuk para sulinggih dan pemangku. Baik pemangku Tri Kahyangan, Sad Kahyangan, dan Dhang Kahyangan,” tegas Panji Astika.
I Komang Gede Sanjaya menampik masyarakat Tabanan yang tidak tercover JKN-KIS berjumlah 49 ribu, melainkan hanya 25 ribu. “Kita di Tabanan seperti apa yang disampaikan tadi ada tertinggalnya, belum teranggarkannya 49.000, kami beberapa kali sudah melakukan diskusi, baik dengan BPJS maupun Dinas Sosial (Tabanan, red) yang menangani. Sebenarnya bukan 49.000. Ketika didata di Kabupaten Tabanan kepada masyarakat dibantu oleh semua kepala desa yang ada di Tabanan. Ternyata ada beberapa data yang tidak valid, baik KTP ganda, ada beberapa persoalan, dan lain-lainnya. Hanya ditemukan 25 ribu. Astungkara, Jaya Wira sudah memastikan dengan 25.000 yang tertinggal di BPJS ini kami sudah siap menganggarkan. Itu sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Tabanan. Tidak ada yang tertinggal dan tertunda. Karena kemarin juga kita sadari bersama bahwa dana APBD di Kabupaten Tabanan di-refusing (maksudnya refocusing, red), semua difokuskan kepada pandemi Covid-19. Bukan meniadakan, dan lain-lain. Kami sudah menganggarkan. Astungkara, tahun 2021 yang tertunda hanya 25.000 bisa kami atasi bersama karena kami dengan BPJS, dengan dinas sosial sudah memahami persoalan ini. Terima kasih,” ucapnya. Edi Wirawan menambahkan, namun waktu keburu habis.
Jaya-Wira tidak menjawab persoalan inti yang diajukan Panji-Budi. Sebagaimana disimak bersama, Panji-Budi mempertanyakan kenapa dalam perubahan APBD Tabanan justru gelontoran anggaran hampir Rp 54 miliar untuk hibah yang diutamakan, bukan 49 ribu JKN-KIS yang terputus. Padahal sesuai hitungan-hitungan Panji-Budi untuk menjamin kesehatan 49 ribu masyarakat Tabanan itu hanya dibutuhkan Rp 36 miliar rupiah. “Sisanya, Rp 54 miliar dikurangi Rp 36 miliar, yakni Rp 18 miliar barulah digunakan untuk dana hibah ke masyarakat. Sesuai amanat undang-undang, keselamat masyarakat adalah hukum tertinggi. Nyawa masyarakat Tabanan yang utama,” tambah I Dewa Nyoman Budiasa ditemui seusai debat perdana Minggu (22/11/2020) malam. (bp)
