SURABAYA, Balipolitika.com- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, S. Sos., M.M. menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana Kekeringan di Wilayah Provinsi Jawa Timur serta Antisipasi Bencana Hidrometeorologi di Kantor BPSDM Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur pada Senin 9 Oktober 2023.
Pada kesempatan ini Suharyanto menjelaskan kejadian bencana yang terjadi di Indonesia selama tahun 2023.
“Indonesia merupakan salah satu tingkat risiko bencana paling tinggi di dunia, segala jenis bencana di dunia ada di Indonesia meskipun skalanya berbeda. Perhari ini bencana yang terjadi di Indonesia sudah 3.089 kali,” kata Suharyanto.
Selanjutnya dirinya membicarakan perkembangan penanganan bencana di Jawa Timur.
“Sejak tahun 2020 sampai 2022, Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 60%,” ujarnya.
“Dulu enggak pernah namanya gunung itu terbakar, sekarang mulai Gunung Arjuno, Gunung Bromo dan sekarang Gunung Lawu sudah mulai padam oleh Heli Waterbombing yang mengarah ke Ngawi,” sambungnya.
“Kemudian karhutla di Gunung Bromo menjadi catatan penting bagi kita, akibat kelalaian dan akibat kekurang pahaman, menjadikan kerugian cukup besar,” lanjutnya.
Penanganan bencana erupsi gunung semeru yang terjadi beberapa waktu lalu diharapkan menjadi pembelajaran.
“Relokasi Lumajang akibat erupsi Gunung Semeru alhamdulillah berjalan dengan baik dan sukses, karena dua kali erupsi yang pertama ada korban, yang kedua tempat sama tapi alhamdulillah tidak ada korban. Ini pengalaman baik pembelajaran berharga bagi kita semua ketika kebijakan tepat, melaksanakan relokasi, ketika bencana terjadi lagi di tempat yang sama tidak ada lagi korban,” tutur Suharyanto.
“Gempa bumi di Malang April 2021, alhamdulillah per hari ini rata-rata program rehabilitasi dan rekonstruksinya sudah 100 persen kecuali ada tambahan yang masih diproses,” tambahnya.
Kemudian ada contoh bagus, penanaman vegetasi Cemara Udang di Pantai Teleng Ria di Pacitan Jawa Tiur, tentu saja dengan adanya seperti ini menjadi salah satu mitigasi tsunami di pesisir pantai.
Kepala BNPB menyampaikan agar dalam kondisi kedaruratan, kepala daerah tidak segan untuk segera menetapkan status siaga atau tanggap darurat, agar pemerintah dapat mendukung langsung kebutuhan masyarakat terdampak.
Selain itu, kepala daerah agar dapat mengoptimalkan fasilitas hibah rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana, agar proses pemulihan hidup dan penghidupan masyarakat berjalan lebih cepat.
Kemudian Kepala BNPB juga memberikan bantuan dukungan sumber daya darurat bencana kekeringan yaitu Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 1 miliar rupiah.
Kemudian kepada Pemerintah Kabupaten / Kota terdampak bencana kekeringan senilai masing-masing 250 juta rupiah dan peralatan penanganan bencana kekeringan.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain jajaran pejabat tinggi di lingkungan BNPB, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Anggota Komisi VIII DPR RI, Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Walikota serta Kepala Pelaksana BPBD se-Jawa Timur. (nik/bp)
