KARANGASEM, BaliPolitika.Com– Obat mujarab Covid-19 adalah pilkada. Selentingan netizen ini wajib direnungkan bersama. Pasalnya, dalam kondisi Covid-19 menelan korban 346 jiwa dari 10.697 kasus di Provinsi Bali dan aktivitas masyarakat sangat dibatasi, sekolah-sekolah ditutup, serta kegiatan keagamaan diperketat, Gubernur Bali Wayan Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali justru semakin rajin mewujudkan misi merebut Kabupaten Karangasem di Pilkada Karangasem 2020.
Atas fakta tersebut, netizen pun menyampaikan unek-uneknya secara masif di media sosial. Bukannya memikirkan kunjungan wisatawan mancanegara yang jebol hingga 99%, pertumbuhan ekonomi Bali yang terperosok -10,98% di kuartal II tahun 2020, serta jumlah PHK yang tembus 100.000 orang, Koster dinilai lebih mementingkan Pilkada Serentak 2020. Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu pun terpantau mengirim kekuatan penuh untuk merebut Bumi Lahar. Melalui akun resmi Dana-Dipa diketahui khusus di bulan Oktober hingga Minggu (18/10/2020) Koster telah mengunjungi Kabupaten Karangasem sebanyak 8 kali. Tepatnya pada Minggu, (18/10/2020) di Banjar Pempatan, Desa Pempatan, Rendang, Sabtu (17/10/2020) di Banjar Pejongan, Desa Seraya Tengah, dan Jumat, (16/10/2020) di Desa Adat Jasri. Pada tanggal 13, 11, 10, 4, dan 3 Oktober 2020 mantan anggota DPR RI itu juga terpantau berada di Karangasem dalam rangka agenda politik Dana-Dipa.
Tak hanya berkunjung, Koster pun menyoroti turunnya pendapatan asli daerah (PAD) Karangasem di era kepemimpinan Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri. Sayangnya, orang nomor 1 di Pulau Dewata itu mengabaikan posisi I Gede Dana selaku Ketua DPRD Karangasem dan I Wayan Artha Dipa selaku Wakil Bupati Karangasem kala itu. Mirisnya, Calon Bupati I Gede Dana dan Calon Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa pun terkesan menyerang I Gusti Ayu Mas Sumatri atas turunnya PAD Karangasem itu.
Dalam posisinya sebagai Ketua DPRD yang berfungsi melakukan legislasi, budgeting, dan pengawasan, Gede Dana malah mempertanyakan kebocoran PAD Karangasem sejak 2015 yang sejatinya merupakan tugas yang dipercayakan masyarakat kepada dirinya. Demikian juga halnya dengan Artha Dipa. Sosok yang meraih kepercayaan Gusti Made Tusan (GMT) mendampingi sang istri tahun 2015 silam itu dinilai juga harus bertanggung jawab atas turunnya PAD Karangasem; bukan justru menggunakannya sebagai amunisi politik menyerang Mas Sumatri.
Melaksanakan fungsi tugasnya sebagai Wakil Bupati Karangasem selama 5 tahun, seharusnya Artha Dipa memberi input dan turut serta melaksanakan program Mas Sumatri. Dengan kata lain, kalau menilai Mas Sumatri gagal, maka Dana-Dipa pun dinilai mengakui kegagalannya sendiri.
“DPR mempunyai 3 fungsi. Legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Jika Pemerintah Kabupaten Karangasem dianggap tak mampu meningkatkan PAD selama sekian tahun berturut-turut, apakah masyarakat boleh bertanya? Apakah Anda (Gede Dana, red) sudah melaksanakan fungsi dan tugas Anda dengan baik sebagai Ketua DPRD Karangasem?” tanya I Nengah Sumerta, petani muda yang aktif menyuarakan kepentingan masyarakat, Minggu (18/10/2020).
Tak hanya Gede Dana, Sumerta juga mempertanyakan posisi Artha Dipa yang selama 5 tahun mendampingi Mas Sumatri. “Lalu Bapak Artha Dipa, calon Wakil Bupati Anda (Gede Dana, red) saat ini. Apakah sudah melaksanakan fungsi tugasnya sebagai wakil bupati dalam memberi input dan turut serta melaksanakan program? Tidak adakah cara yang lebih elegan selain menyerang paslon lain? Membahas rencana program kerja Anda misalnya. Jujur saya muak melihat edukasi politik seperti ini. Anda menyoroti PAD saat ini sebesar 160 M. Coba Anda tanya, berapa PAD Badung saat ini? Berapa persen penurunannya dari tahun sebelumnya? Ayolah. Dewasa dikit dalam berpolitik. Jangan lagi menggunakan cara-cara dan kebiasaan dari masa lalu,” tegas pria yang memilih keren dengan profesi sebagai petani setelah mengundurkan diri sebagai Wakil Kepala SMA Bali Mandara, Buleleng. (bp)
