Informasi: Rubrik Sastra Balipolitika menerima kiriman puisi, cerpen, esai, dan ulasan seni rupa. Karya terpilih (puisi) akan dibukukan tiap tahun. Kirim karya Anda ke [email protected].

Kesehatan

Gelontor Hibah 38,7 M ke Polda, Sanpras RSD Badung Terkendala Biaya

TERTUNDA: Rumah Sakit Daerah Mangusada Badung

 

MANGUPURA, BaliPolitika.Com- Patut diapresiasi, dalam posisi kesulitan likuiditas keuangan, Pemkab Badung disebut-sebut masih mampu menggelontorkan dana hibah pembangunan gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Bali sebesar Rp 38,7 miliar rupiah. Meski hebat, keputusan penggelontoran hibah tersebut dinilai menghambat banyak pembangunan yang selama pandemi tertunda.

Kritik tersebut disampaikan baru-baru ini oleh mantan anggota DPRD Badung, I Ketut Sugiana. “Dalam posisi kesulitan likuiditas keuangan, Badung masih mampu gelontorkan dana hibah pembangunan kantor Dit Reskrimsus Polda Bali Rp 38,7 M lebih. Ini hebat?” tanyanya. Pro kontra pun berembus pasca informasi tersebut diunggah Sugiana melalui akun media sosial pribadinya. Tak sedikit masyarakat yang mencibir gelontoran hibah tersebut karena dinilai tidak mewakili kebutuhan nyata masyarakat Bumi Keris di tengah rontoknya perekonomian akibat Covid-19. 

Setali tiga uang, fakta miris kondisi Badung terungkap dalam pemantauan lapangan yang dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada, Selasa (6/7/2021). Selain memastikan ketersediaan oksigen, Adi Arnawa juga mengecek kesiapan Gedung D dan F guna mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.   

Terkait kesiapan Gedung D dan F RSD Mangusada, ia menegaskan sudah sangat siap pakai. Tinggal sarana dan prasarana pendukung saja yang belum siap lanyaran fiskal Badung saat ini cukup berat. 

“Kita sudah mengkaji dengan tim di sini. Karena bagaimanapun, walaupun dalam kondisi Covid-19 ini kita tidak boleh diam. Di satu sisi kita akan dorong bagaimana kesiapan kita untuk menyiapkan kamar untuk Covid-19. Di sisi lain pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum harus tetap jalan. Oleh karena itu, Gedung D harus menjadi prioritas. Mudah-mudah kita bisa mencari solusi untuk mendorong sarana dan prasarana sehingga gedung bisa digunakan sepenuhnya dan bisa melayani masyarakat sepenuhnya,” harapnya. (tim/bp)

Berita Terkait

Baca Juga
Close
Back to top button

Konten dilindungi!