DENPASAR, BaliPolitika.Com– “Saya berteriak pada kaum tuli-bisu. Tetaplah dengan jabatan itu walau tak berguna. 7 Agustus Bali seharusnya lockdown kembali. 7 September fatalitas Covid-19 awal bulan saja lebih dari 40 orang (48, red). Tetap tak mau mendengar? Wer zu spaet kommt, den bestraft das Leben (Gorbachov). Ia yang terlambat akan dihukum oleh kehidupan,” tulis Profesor Virology and Molecular Biology Universitas Udayana, Profesor. Dr. Drh I Gusti Ngurah Kade Mahardika, Senin (7/9/2020).
Sang pakar virus kelahiran Jembrana ini menegaskan Bali harus segera di-lockdown untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran virus dan korban jiwa. “Bali mesti segera di-lockdown,” tegasnya sembari menunjukkan tabel yang menampilkan pergerakan virus SARS Cov-2. “Moving average 5 hari (putus-putus) dan 10 hari (garis lurus) angka kasus positif (biru) dan angka kematian (oranye) pandemi Covid-19 di Bali. Interpretasi trend meningkat tajam. Mengkhawatirkan. Data kedua adalah tingkat hunian rumah sakit. Bali juara. Rumah sakit penuh,” ungkapnya, Selasa (8/9/2020)
Keputusan apa yang harus diambil pemerintah? Prof. Mahardika menjawab lockdown segera. Pemerintah dan stakeholder terkait juga harus membenahi sistem kesehatan masyarakat segera. “Bantu warga yang tak mampu. Jaga tetangga. Desa adat ambil peran kunci. Pemerintah menyediakan logistik. Kesehatan yang utama. Tak bisa ditawar. Jika tetap tak hirau dengan data, tugas saya telah saya lakukan,” tegasnya. (bp)
Yth. Bapak Gubernur… saya setuju. lockdown, tapi beri kami bahan makanan, kami sudah 5 bulan, tanpa gajih, tanpa. dpt bantuan apa2, ironis sekali, ditengah gencarnya saudara saudara saya dapt BLT, ntah apa namanya, yg jelas kami belum tersentuh apa apa, ntah sampai kapan saya bisa bertahan… tlg lah. dengar juga suara kami, masih banyak sekali yg senasib dengan kami,..
suksme.. 🙏 🙏 🙏
Boleh sih lockdown, cuma siapa yang nanggung kehidupan warganya ya? kemarin aja lockdown gak dapat bansos apa2 dari pemprov maupun banjar. kadang ngomong itu gampang PROF, posisi diatas enak. Ceritanya ini mau dibuat gelombang ke 2 mati kelaparan ya?!
Jangan dah punya ide aneh2 dulu kalau gak di dukung pemerintah. Masalahnya memble pemimpinnya, ANGKAnya doang gede, daerah mana, taunya di tulis BALI. Masih gak jelas datanya. berita penguburannya pun tidak tersiar, orang uda mikir itu FIKTIF belaka.
Kemarin aja di Kuta, dpt bansos, dikasinya beras kutu buat burung, dimintain KTP ama foto pula, harusnya kalau di mintain KTP dikasinya duit. Sorry ya emg kenyataan jangan sakit hati kalau di bilang spt ini, Tolonglah sedikit mengerti dengan keadaan ini.
Pemerintah udah banyak habisin duit dan sia sia semua karena gak jelas dan transparant aliran uang, kita pun merasa jadi Badut, PAS KPU data uda lengkap, cepat, terdata ehhh pas MINTA BANSOS, Di MINTA DATA SANA SINI URUS KESANA KEMARI, itu apa namanya? Nasib punya pemimpin daerah gak (isi sendiri)!