Denpasar (BaliPolitika.Com) – Penerimaan Peserta Didik Baru alias PPDB menjadi masalah tahunan yang tak kunjung usai di Kota Denpasar dan sejumlah kabupaten di Bali. Syukurnya, benang kusut persoalan itu kian terurai di masa kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster. Politisi kelahiran Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng itu diketahui “berbaik hati” memberikan aset provinsi untuk pembangunan 4 sekolah baru di Kota Denpasar, yakni SMP Negeri 13, SMP Negeri 14, SMA Negeri 9, dan SMA Negeri 10 Denpasar. Kabar gembira tersebut dipertegas mantan Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikpora Kota Denpasar yang kini duduk di Komisi IV DPRD Kota Denpasar, Ketut Sudana.
“Kesulitan luar biasa yang dialami Pemkot Denpasar dari tahun ke tahun adalah mencari lahan utuk membangun gedung sekolah baru. Sekarang, karena Provinsi Bali sedang berbaik hati diberikanlah lahan di 4 titik untuk membangun 2 unit SMP Negeri baru dan 2 SMA Negeri baru. Untuk SMP Negeri 13 dibangun di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Padang Sambian Kelod, SMP Negeri 14 dibangun di Kesiman. SMAN 9 Denpasar dibangun di Kesiman dan SMAN 10 Denpasar dibangun di Sidakarya. Dibangun di atas tanah aset provinsi,” ucap politisi Gerindra itu. Untuk tahun ajaran baru kali ini, terang Sudana SMPN yang dibangun diketahui sudah menerima pendaftaran siswa.
Menyoal PPDB di Kota Denpasar, Sudana menyebut terjadi karena masih timpangnya jumlah lulusan dan sekolah. Rincinya tamatan SMP di Denpasar sekitar 14 ribu dan yang baru tertampung di sekolah negeri sekitar 3.900 siswa atau kurang dari 10 persen. Artinya, masalah ini tidak akan pernah tuntas setiap tahun. Hanya ada solusi, yakni menambah sekolah baru. “Dari dulu itu diabaikan; dianggap kurang penting. Padahal inilah pemicu utamanya. Idealnya, Kota Denpasar menyiapkan 40-50 persen infrastruktur sekolah negeri. Ini sesuai amanat undang-undang. Faktanya Denpasar baru memiliki 14 SMP negeri dari standar ideal 25 sekolah. Bisa disiapkan 25 sekolah negeri saja di Denpasar, maka permasalahan tidak akan sekrodit hari ini,” ujar Sudana.
Bila sekolah negeri diperbanyak bukankah akan membuat sekolah swasta kehilangan siswa? Sudana menjawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat undang-undang, merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas belajar bagi seluruh siswa tanpa terkecuali. “Sekolah swasta sudah sangat banyak memberikan peran serta menyukseskan pendidikan, khususnya di Kota Denpasar. Sebaliknya, Pemkot Denpasar pun setahu saya sangat memperhatikan sekolah swasta,” tandasnya.
Sudana merinci perhatian Pemerintah Kota Denpasar berupa subsidi kepada sekolah swasta untuk jenjang SMP ke bawah, bantuan operasional sekolah (BOP) dan BOS. Dirinya berharap dengan bantuan tersebut, sekolah swasta bisa lebih menekan biaya. “Kita wajib sadar Denpasar adalah kota metropolitan. Hal ini membuat masyarakat memilih tinggal berpusat di Denpasar. Akibatnya, kebutuhan sekolah jadi semakin besar selain juga berimbas ke sektor lain, seperti kebersihan dan kesehatan.
“Tugas Pemkot Denpasar melalui dinas pendidikan untuk melakukan koordinasi dan memberikan imbauan. Kami mengimbau agar biaya masuk sekolah swasta bisa dibijaksanai. Lebih-lebih kita kini sedang menghadapi pandemi Covid-19. Biaya SPP kami harap bisa lebih logis dan rasional,” tegasnya. *
