Denpasar (BaliPolitika.Com) – Pandemi corona membuat banyak pihak “mencemooh” perhelatan politik lima tahunan yang diamanatkan undang-undang. Banyak pihak meminta Pilkada 2020 diundur. Namun, tidak sedikit pula yang menilai pesta demokrasi ini harus tetap berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menjabarkan sejumlah urgensi atau alasan ke kenapa pilkada wajib digelar 9 Desember 2020.
Eks Ketua KPU Bali yang kini Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjabarkan empat alasan urgensi menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tetap digelar pada 9 Desember 2020. Pertama, KPU RI melaksanakan amanat peraturan yang berlaku. Landasan hukum pesta demokrasi tingkat daerah itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti UU Pilkada Nomor 2/2020.
Kedua, KPU RI telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Koordinasi itu berbuah rekomendasi melanjutkan kembali pilkada sesuai dengan standar keamanan protokol kesehatan. Tahapan pilkada dilanjutkan sesuai keputusan bersama antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu.
Pilkada harus dilanjutkan di masa pandemi mengacu protokol kesehatan karena tidak ada satu pihak pun yang bisa memastikan kapan Covid-19 berakhir. Termasuk WHO. Alasan ketiga, sambung Raka Sandi berkenaan dengan hak konstitusional memilih dan dipilih untuk menghindari kekosongan kepemimpinan kepala daerah. Alasan keempat, soal tata kelola anggaran.
Raka Sandi menyebut penundaan ke tahun berikutnya, akan berimbas kepada proses berbiaya yang telah berlangsung sebelumnya. Semua itu akan sia-sia. Jelasnya jika pilkada ditunda melewati tahun atau pada 2021, anggaran Rp 4,1 Triliun yang telah dicairkan pada 2020 ini akan terbuang sia-sia karena lewat tahun anggaran.
